Sat. Nov 21st, 2026

Dana Daerah Tertahan, DPRD Kaltim Pertanyakan Penyaluran Opsen dan Bagi Hasil

Sigit Wibowo

SAMARINDA, IKNPOST.ID | Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) di Kalimantan Timur mengalami keterlambatan dan tunggakan kurang bayar yang berdampak langsung pada APBD provinsi maupun ABPD kabupaten/kota. Misalnya saja untuk tahun 2026 Kurang Bayar Pemprov Kaltim, belum adanya kepastian jadwal pencairan kurang bayar DBH sekitar Rp2,002 triliun untuk Pemprov Kaltim Pemangkasan DBH pusat menekan postur APBD Kaltim hingga sekitar Rp12 triliun dan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Contoh Kutai Timur dan Samarinda, DBH belum tersalurkan penuh (baru masuk sekitar Rp60 miliar), sehingga menghambat rencana kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dan belanja wajib (mandatory spending). Kota Samarinda, penyesuaian alokasi opsen dan bagi hasil pajak oleh provinsi diperkirakan mengurangi penerimaan sekitar Rp209 miliar.

Sigit Wibowo Anggota Komisi II DPRD Kaltim berpendapat bahwa, mekanisme penyaluran opsen pajak kendaraan bermotor yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dana itu dipotong langsung dari wajib pajak dan seharusnya segera masuk ke kas daerah yang berhak.

“Logikanya, kalau sudah terpotong otomatis, ya langsung masuk. Ini kok malah tertahan? Itu yang membuat saya bingung,” ujar Sigit kepada awak media.

Menurutnya, melalui sistem pemotongan berbasis persentase sudah berjalan, semestinya tidak ada lagi alasan teknis untuk menunda penyaluran, untuk setiap daerah sudah jelas porsinya, sehingga dana itu seharusnya tidak mengendap di rekening perantara.Ketidakjelasan aliran dana ini membuat pemerintah daerah kesulitan merencanakan belanja. Sigit mengusulkan perubahan pola penyaluran dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat yaitu skema yang sama seperti opsen diterapkan untuk DBH, dipotong langsung di sumbernya sebelum masuk ke kas pusat.

“Kalau bagi hasil juga dipotong langsung, begitu ada penerimaan, bagian daerah langsung terpisah. Tidak perlu menunggu proses panjang di kementerian. Usulan sudah saya sampaikan langsung kepada Kementerian Keuangan. Tujuannya sederhana, memberi kepastian bagi daerah dan menutup celah keterlambatan yang selama ini berulang. Kita tidak minta ditambah, kita hanya minta hak kita tidak tertahan. Kalau dipotong di awal, semua jadi jelas,” terang Sigit (k/adv/set dprd kaltim).

About The Author

Bagikan

By K

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *