

SAMARINDA, IKNPOST.ID | Kelembagaan penanggulangan bencana di Indonesia diatur secara formal dan terdesentralisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan penanggulangan bencana di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pemerintah provinsi Kalimantan Timur berupaya menyempurnakan peraturan daerah (perda) yang ada, saat ini sedang berjalan proses pembahasan Ranperda Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Untuk menggali informasi dan menambah referensi Kelembagaan Bencana, Komisi I DPRD Kaltim yang membidangi hukum dan pemerintahan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke BPBD provinsi Jawa Barat (Jabar) belum lama ini. Dalam pertemuan itu komisi I mendengarkan informasi seputar regulasi BPBD Jabar dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Pembicaraan juga membahas penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja BPBD berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2025, termasuk perubahan kedudukan kepala badan, penguatan fungsi koordinasi dan komando, serta integrasi penanganan kebakaran dalam kelembagaan BPBD.
Dari hasil pertemuan itu, komisi I mendapatkan masukan dan pengalaman dari BPBD Jabar, yang dapat digunakan sebagai bagian referensi dan pertimbangan dalam penyempurnaan Ranperda, sehingga penataan kelembagaan BPBD di Kaltim mampu memperkuat koordinasi, kesiapsiagaan, serta efektivitas penanganan bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
Dalam kunjungan kerja komisi I ini di pimpin ketua komisi I Selamat Ari Wibowo, bersama Sekretaris Komisi I Salehuddin dan anggota Komisi I Budianto Bulang.(k/adv/set dprd kaltim)
