Fri. Nov 20th, 2026

Pimpinan DPRD Minta Efisiensi Anggaran Tak Korbankan Guru dan Tenaga Kesehatan

SAMARINDA, IKNPOST.ID | Disiplin Anggaran, Perangkat daerah diwajibkan mengendalikan belanja efisiensi, mematuhi jadwal, dan tidak merealisasikan kembali anggaran yang sudah diefisiensikan, dengan pengawasan bersama APIP.
Kebijakan efisiensi anggaran di tingkat pemerintah provinsi berjalan seiring arahan penghematan belanja negara dari pemerintah pusat serta penyesuaian APBD masing-masing daerah. Pimpinan DPRD Kaltim mengingatkan pemerintah provinsi untuk tidak mengorbankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tenaga guru dan tenaga kesehatan.

“Pemangkasan TPP harus mempertimbangkan siapa saja yang terdampak. Sebab, penerima tambahan penghasilan tersebut bukan hanya pejabat struktural, melainkan juga guru, perawat, dan tenaga medis yang menjalankan pelayanan dasar setiap hari.TPP kalau dihilangkan kasihan guru dan perawat. Mereka ini bekerja langsung melayani masyarakat, sehingga jangan sampai hak tambah penghasilannya justru ikut dikurangi,” ujar Ekti Imanuel wakil ketua DPRD Kaltim kepada awak media.

Ekti berpendapat bahwa, pembahasan efisiensi TPP sering kali lebih banyak dikaitkan dengan jabatan struktural.Kebijakan pemangkasan secara menyeluruh berpotensi memberikan dampak lebih luas terhadap pegawai yang jumlahnya besar di sektor pendidikan dan kesehatan. Pemerintah provinsi perlu membedakan antara belanja yang masih bisa dihemat dan komponen penghasilan yang berkaitan dengan kesejahteraan tenaga pelayanan publik.

” Efisiensi tidak boleh dilakukan secara seragam tanpa memperhitungkan dampaknya. Jangan sampai kita melihat TPP ini seolah-olah hanya milik pejabat eselon I atau eselon II. Kalau dibicarakan pemangkasan, yang ikut terkena justru guru dan perawat yang jumlahnya banyak,” terang Ekti.

Ekti menegaskan, pemerintah harus membedakan antara belanja yang masih bisa dihemat dan komponen penghasilan yang berkaitan dengan kesejahteraan tenaga pelayanan publik. Menurutnya, efisiensi tidak boleh dilakukan secara seragam tanpa memperhitungkan dampaknya. Menurutnya, Gubernur Kaltim menginginkan pemberian TPP tidak ikut terdampak kebijakan pengurangan anggaran.Pos Belanja perjalanan dinas, kebutuhan makan dan minum dalam kegiatan pemerintahan masih bisa dievaluasi.

“Kalau memang harus melakukan penghematan, cari dulu pos belanja yang bisa dikurangi. Jangan langsung mengambil langkah yang berdampak kepada pegawai yang setiap hari memberikan pelayanan kepada masyarakat.Perjalanan dinas, makan dan minum itu bisa dievaluasi lagi,” katanya. (k/adv/set dprd kaltim).

About The Author

Bagikan

By K

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *