Sat. Nov 21st, 2026

Pendapat anggota Komisi II DPRD Kaltim Terkait Pelarangan Penggunaan Vape

SAMARINDA, IKNPOST.ID | Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) melarang seluruh personel Polri menggunakan vape melalui surat edaran tertanggal 30 Oktober 2026, sedangkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan penggunaan, produksi, dan perdagangan vape haram melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 (ditetapkan pada 6 November 2026. Bagaimana dengan industri rokok elektrik atau vape di Kalimantan Timur.

Berdasarkan data perkiraan Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO) Kaltim, diperkirakan ada 400 toko vape menyerap kurang lebih 1.400 pekerja di wilayah Kaltim. Jumlah itu harus menjadi pertimbangan penting dalam menentukan arah kebijakan, agar perubahan regulasi tidak membawa dampak ketenagakerjaan.

Salah satu anggota komisi II DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan, berpendapat bahwa Pemerintah daerah (pemda) tidak hanya memperketat pengawasan peredaran vape, namun perlu pula membuat skema perlindungan dan peralihan pekerjaan bagi ribuan tenaga kerja yang menggantungkan penghasilan di bidang ini.

“Data ini harus ditindaklanjuti secara serius. Tingkat kerentanan pemutusan hubungan kerja bergantung pada wujud kebijakan nantinya serta kemampuan masing-masing pelaku usaha saat melakukan penyesuaian adanya aturan larangan tersebut,” ujar Firnadi kepada awak media

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim bersama asosiasi usaha perlu bergerak cepat memverifikasi jumlah pekerja, persebaran toko, hingga status hubungan kerja. Pemerintah juga perlu menyiapkan pelatihan keterampilan baru atau reskilling untuk bekal memasuki bidang pekerjaan bidang lain.

“Jika pemerintah pusat memutuskan pelarangan menyeluruh, langkah peralihan bagi pekerja perlu disiapkan sejak kebijakan dirancang,” tegasnya.

Mencermati Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang mengharamkan penggunaan, produksi, dan perdagangan vape. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan bahwa fatwa itu harus dihormati, Namun
tidak otomatis menghentikan operasional usaha tanpa adanya regulasi pemerintah.

“Pengawasan terhadap ketentuan ini bisa diperkuat sekarang, terutama untuk melindungi anak dan remaja,” jelasnya (k/adv/set dprd kaltim).

About The Author

Bagikan

By K

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *