

SAMARINDA, IKNPOST.ID | Hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup. Laporan disampaikan di Paripurna ke-35 DPRD Kaltim di gedung utama DPRD Kaltim Rabu (18/11/2026).
Ranperda disusun untuk memperkuat landasan hukum pengelolaan jasa lingkungan hidup, khususnya dalam pengaturan pembayaran jasa lingkungan, pemanfaatan potensi wisata alam, serta perlindungan dan pemulihan fungsi ekosistem berkelanjutan.
“Kebutuhan terhadap regulasi daerah semakin mendesak seiring berkembangnya aktivitas pemanfaatan sumber daya alam yang berkaitan dengan jasa lingkungan. Pembayaran jasa lingkungan dan wisata alam menuntut adanya payung hukum daerah yang lebih jelas dan terarah. Berbagai kondisi menunjukkan perlunya pengaturan,” ujar Guntur Wakil Ketua Pansus Pengelolaan Jasa, Lingkungan Hidup DPRD Kaltim
saat membacakan Raperda.
Keberadaan regulasi diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan lingkungan di Kaltim.Regulasi ini bertujuan memberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan jasa lingkungan secara transparan, berkelanjutan, dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Dalam penyusunan Ranperda, pansus telah menghimpun pandangan dan masukan dari berbagai pihak. Tahapan rapat internal, rapat kerja, konsultasi, rapat dengar pendapat (RDP), kunjungan kerja, uji publik, hingga konsultasi akhir dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan
” Perda ini menjadi pedoman pemerintah daerah dalam pengelolaan jasa lingkungan yang berkelanjutan dan transparan dan menjawab tantangan di Kaltim.Disusun untuk mewujudkan sistem pengelolaan jasa lingkungan yang mampu menjaga dan memulihkan fungsi ekosistem,” ujarnya.(k/avd/set dprd kaltim)
