Wed. Nov 18th, 2026

Ada Kejanggalan? Usulan Proyek Multiyears “Ajaib” oleh Gubernur Kaltim Senilai Rp 1,2 T Dipertanyakan

Tidak Pernah di Bahas, Ujuk – ujuk Minta Persetujuan

Baharuddin Demmu
Baharuddin Demmu

SAMARINDA, IKNPOST.ID | Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mengirim surat kepada Ketua DPRD Kaltim, Hal Revisi Surat permohonan persetujuan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan melalui Multiyears Contract (MYC) kontrak tahun jamak. Melalui surat nomor:000.7.2/5159/B.AP-I tertanggal 12 November 2026. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa, menindaklanjuti surat sebelumnya Nomor 000.7.2/5155/B.AP-I tanggal 11 November 2026 Hal Permohonan Persetujuan Anggaran dan Pelaksanaan Pekerjaan melalui Multiyears Contract (MYC)/Kontrak Tahun Jamak, dengan ini disampaikan revisi pada angka 4 sebagai berikut:

  1. Untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur khususnya di Kota Samarinda perlu dilakukan pengembangan terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Salehuddin Il di Kota Samarinda dengan menjadikan status rumah sakit tersebut menjadi Tipe B
  2. Dalam rangka meningkatkan perekonomian dan untuk membuka konektivitas jalan antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Barat perlu dibuka akses jalan dari Kecamatan Sotek ke Kecamatan Bongan.
  3. Dalam rangka meningkatkan perekonomian dan untuk membuka konektivitas jalan antara Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat perlu dibuka akses jalan dari Desa Muara Telake Kecamatan Long Kali ke Desa Gerunggung Kecamatan Bongan.
  4. Untuk hal tersebut, pekerjaan dimaksud diusulkan pelaksanaannya melalui Multiyears Contract dan dibutuhkan anggaran sebesar Rp1.243.792.878.819,25

Surat gubernur Kaltim ini direspon ketua DPRD Kaltim dengan mengundang Rapat pimpinan dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim rencananya dilaksanakan pada hari libur yaitu Minggu (15/11/2026) pukul 20.00 Wita sampai dengan selesai di gedung E lanti DPRD Kaltim.

Dalam surat DPRD Kaltim Nomor:400.14.6/III-3183/Set-DPRD tertanggal 12 Nopember 2026.
Isi surat undangan tersebut meminta pimpinan DPRD, Anggota Banggar dan Plt.sekretaris DPRD Kaltim untuk dapat hadir dalam rapat kerja Badan Anggaran DPRD Kaltim bersama ketua dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) provinsi Kalimantan Timur. Agenda rapat adalah Pembahasan Persetujuan Anggaran dan Pelaksanaan Pekerjaan melalui Multiyears Contract (MYC) Kontrak Tahun Jamak. Surat Undangan ditanda tangani ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud.

Rapat tersebut kabarnya batal dilaksanakan setelah adanya keberatan dari anggota Banggar DPRD Kaltim. Anggota Banggar itu menilai bahwa rapat semestinya tidak dilaksanakan pada hari libur. Tidak hanya itu, rapat juga dianggap tidak teragenda dalam jadwal Bamus. Sejumlah alasan pun dilontarkan, yang intinya rapat Banggar membahas MYC itu terkesan dadakan. Anggota Banggar berpendapat ada Anomali ( kejanggalan, ketidaknormalan atau penyimpangan dari prosedur standar sebagaimana pernah diingatkan KPK saat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) belum lama ini di kantor gubernur.

“Tadi malam ( Senin 16/11/2026) itu rapat konsultasi pimpinan dan TAPD, karena hari Minggu (15/11/2026) itu tiba-tiba kita dikagetkan ada rapat banggar, judulnya persetujuan MYC. Padahal belum dibahas. Jadi kami di Fraksi PAN yang ada di Banggar menolak. Pak Darlis bikin surat, Pertama adalah bahasa persetujuan itu, yang kedua adalah Minggu. Kalau kita bicara anomali KPK, ini anomali pembahasannya. Hari Minggu tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba undangan persetujuan, ada apa ini? Nah, kemudian rapat batal,” tegas Anggota Banggar DPRD Kaltim dari Fraksi PAN Baharuddin Demmu pada Kalpostonline.com (17/11/2026)

Menurut Baharuddin, setelah rapat banggar batal, kemudian diubah menjadi rapat pimpinan dan Fraksi PAN tetap tidak hadir. Kenapa hari Minggu? Mudah sekali, bahwa ada sesuatu yang ingin dipercepat. Jadi kami perlu hati-hati, karena namanya Multiyears itu banyak hal yang harus dipertimbangkan. Nah, kemarin pihaknya kunjungan ke Balikpapan untuk rapat finalisasi Pansus. Eh, kaget lagi datang surat rapat. Namun, redaksi suratnya diubah, sudah bukan persetujuan. Rapat konsultasi Banggar, rapat konsultasi dengan pimpinan dan biasa.

“Saya malam hadir dirapat setelah pulang dari Balikpapan, dalam rapat itu hampir semua fraksi belum ada yang setuju. Harus kita pahami semua usulan Pak Gubernur itu ada tiga. Jalan ada dua, satu rumah sakit. kalau kami secara prinsip usulan itu bagus, kami tidak pernah menolak yang namanya usulan programnya. Tapi yang kami tolak itu adalah mekanisme. Sama dengan yang waktu zaman Pak Isran mengusulkan Muara Rapak dan Pandurata. Kami juga menolak saat itu. Kita harus ikuti mekanisme dan aturan yang ada,” jelasnya.

Penolakan itu punya alasan, karena sudah hampir 2 bulan membahas KUA PPAS. Hampir sudah persetujuan karena tidak ada lagi yang dibahas untuk 2027, sudah clear di dalam buku KUA itu, mana skala prioritas. Kemudian tertunda karena Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK. Lembaga anti-rasuah ini meminta jangan dulu disahkan sebelum ada KSU (Nota Kesepakatan KUA-PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD) karena KPK meminta data aspirasi pokir 2025, 2026, 2027 akan dicek. Kemudian data diberikan Pemprov. Setelah dicek, banyak sekali anomali yang menempatkan pokir.

” Nah, di situ multiyears belum ada cerita. Dua bulan kita bahas KUA PPS itu gak ada cerita. Ujuk-ujuk tiba-tiba minggu datanglah surat rapat minta persetujuan. Kami setuju programnya, tapi kami tidak setuju tahapannya. Masing-masing orang punya pendapat,kalau pun pendapat saya dianggap salah enggak apa-apa,” tegasnya

Menurutnya, surat gubernur itu harusnya ditindaklanjuti ketua DPRD dengan mengundang pimpinan Dewan, ketua-ketua AKD dan pimpinan fraksi untuk membahas surat usulan gubernur tersebut. Kemudian ketua DPRD Kaltim mendisposisikan surat itu kepada komisi pembidangan. Misalnya usulan infrastruktur ke Komisi III. Usulan rumah sakit harus ke Komisi IV, karena mitranya di DPRD.

” Fungsi komisi tidak boleh dikebiri.Tadi malam itu menarik khususnya Bongan dan Sotek, usulannya PUPR, Kadis PU menyampaikan dengan jujur , jalan yang akan dibuat multiyears ini sebagian masuk kawasan hutan lindung.Saya menyampaikan ke Bu Sekda selaku Ketua TPD,Apakah yakin bahwa Menteri Kehutanan akan menyetujui alih fungsi atau pinjam pakai. Jangan dianggap ini remeh ini, multiyaers itu harus lengkap DE-nya, persyaratan clean dan clear kalau itu lahan,” ungkap Baharuddin.

Baharuddin juga menyinggung soal anggaran yang defisit dan dinas-dinas sudah banyak tidak bisa berkegiatan, artinya dari sisi fiskal sebenarnya prihatin. Jangan sampai anggaran yang memakan duit rakyat Rp1,2 triliun ini fiskalnya tidak cukup. Karena bukan multiyears saja yang didanai, masih banyak program yang prioritas dan wajib untuk rakyat. Kami harus hati-hati, kami banggar bukan tempat persetujuan. karena Banggar itu hanya membahas bukan persetujuan. Persetujuan nanti di paripurna. Pemerintah dalam pengusulan proyek-proyek begini, coba lengkapi semua dokumennya dulu,jangan terburu-buru. Misalnya membangun rumah sakit yang ada di kota Samarinda, belum ada persetujuan walikota, jangan sampai seperti lapangan vorvo.

“Jangan sampai nanti di kemudian hari ada problem. Kami jujur saja kami mau taat begitu. Jangan kami dipaksa-paksa yang tidak taat. Karena menurut saya presentasi tadi malam itu kan ya mohon maaf belum clear. Jadi kami ini perlu hati-hati karena berbahaya juga bagi kami. Sementara kami tidak ada niat-niat sedikit pun untuk bermain-main dengan ini,” pungkasnya. (AZ)

About The Author

Bagikan

By K

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *