Wed. Nov 18th, 2026

Kejelasan Status dan Anggaran, DPRD Kaltim Respon Kecemasan Tenaga Bakti Rimbawan

Hasanuddin Mas’ud

SAMARINDA, IKNPOST.ID | Tenaga Bakti Rimbawan adalah sumber daya manusia non-ASN yang bertugas menjalankan kegiatan teknis dan administrasi di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), serta menjadi pendamping pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Di beberapa wilayah seperti Kalimantan Timur, status dan kejelasan kontrak ratusan Tenaga Bakti Rimbawan sempat mengalami ketidakpastian terkait keberlanjutan anggaran dan desakan agar diakomodir menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Total 300 tenaga yang ada, saat ini hanya 109 orang yang dapat terakomodir, sementara 188 orang sisanya masih terjebak dalam ketidakpastian status.

Belum lama ini DPRD Provinsi Kalimantan Timur bersama Pemerintah Provinsi guna melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung E. Rapat itu mencari formulasi untuk mengurai dan mengambil sikap terhadap masalah yang dirasakan ratusan Tenaga Bakti Rimbawan di Kaltim.

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, yang langsung memimpin jalannya Rapat mengatakan bahwa, potensi eliminasi terhadap 188 tenaga bakti rimbawan sebagai dampak dari penurunan DBH DR yang semula berjumlah Rp146 miliar menjadi Rp51 miliar

” Kondisi ini diperberat dengan regulasi pusat yang membatasi penggunaan DBH DR untuk personel hanya sebesar 109. Ini bukan sekadar angka di atas kertas, tapi soal nasib 188 kepala keluarga yang selama ini menjadi ujung tombak menjaga kelestarian hutan kita,” jelas Hasanuddin Mas’ud.

Rapat dihadiri ketua DPRD Kaltim, Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, Ketua Komisi 1 DPRD Kaltim Selamat Ari Wibowo, serta Anggota Komisi I Safuad. Dari Pemprov Kaltim BKD, BPKAD, Biro Ortal, Dinas Kehutanan, serta perwakilan Tenaga Bakti Rimbawan Kaltim.(az/adv/set dprd kaltim).

About The Author

Bagikan

By K

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *