Tue. Nov 17th, 2026

Kejati Sebut Pengusutan Dugaan Korupsi Rehab Gedung DPRD Kaltim Rp55 M Bukan Objek Praperadilan

Kejaksaan Tinggi kaltim di Sidang Praperadilan melawan Perkumpulan Forum Praktisi Hukum Investasi (FPHI). Kamis, (12/11/2026)

SAMARINDA, IKNPOST.ID | Laporan Dugaan Korupsi rehab gedung DPRD Kalimantan Timur Rp55 miliar yang masuk di Kejaksaan Tinggi (kejati) Kaltim memasuki babak baru. Pihak Kejati di Praperadilan oleh Perkumpulan Forum Praktisi Hukum Investasi (FPHI) bersama seorang pemohon individu Fitra Rahmawan.Permohonan Praperadilan sudah terdaftar di pengadilan Negeri Samarinda Nomor Perkara 16/Pid.Pra/2026/PN Smr pada Senin, 26 Oktober 2026.

Pihak Kejati Kaltim selaku Termohon menyebut bahwa, pihak Pemohon ( FPHI dan Fitra Rahmawan) tidak memahami mengenai Legal Standing dalam Pra Peradilan, Dimana telah jelas diatur didalamnya para pihak yang dapat mengajukan Pra Peradilan,maka diluar ketentuan tersebut para pihak tidak dapat mengajukan Pra Peradilan atau tidak ada kedudukan hukumnya, Jadi tidak semua pihak dapat mengajukan Pra Peradilan termasuk pemohon karena tidak termasuk sebagai tersangka,korban atau keluarga korban, pelapor atau kuasa hukumnya.Termohon tetap berpegang teguh pada Pasal 1 ayat angka 15 KUHAP dan Pasal 161 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2026 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pihak Kejati Kaltim selaku Termohon juga menegaskan telah menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.TUG – 09/0.4/Dek.1/05/2025 tanggal 05 Mei 2025 dengan hasil : bahwa laporan tersebut dihentikan berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Nomor : RLAPHASTUG- 07/0.4.3/Dek.1/07/2025 tanggal 09 Juli 2025, ini membuktikan bahwa, Termohon telah menangani laporan secara sungguh-sungguh, profesional, objektif, menyeluruh, dan dalam waktu yang patut menurut hukum. Dan hasil pelaksanaan tugas tersebut TERMOHON bermaksud menyampaikan kepada pelapor Elemen Masyarakat ( EMAK ) tapi pelapor tidak ada Alamat dan nomor kontak yang dapat dihubungi.

Termohon telah menangani laporan tersebut, ini menandakan Pelaksana Tugas telah memberikan kepastian terhadap penanganan laporan termasuk menghentikan penanganan laporan. Hal ini disampaikan tim kuasa hukum Termohon Soedarto,SH.MH. Juli Hartono SH.MH. Toni Yuswanto SH.MH. Alfano Arif Hartoko SH.MH.dan Tri Nurhadi SH.MH.

Kuasa hukum pemohon Achyar Rasydi SH dan Muhajir SH.MH menegaskan bahwa soal legal standing substansi permohonan harus dipahami secara utuh.Para Pemohon mempersoalkan penanganan laporan masyarakat yang telah disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur mengenai dugaan penyimpangan penggunaan anggaran dalam kegiatan rehabilitasi gedung DPRD Kaltim.bukan meminta Hakim Praperadilan mengambil alih kewenangan penyidikan maupun menentukan kesalahan pidana seseorang.

Berita Terkait:

Achyar menguraikan bahwa DPUPR Provinsi Kalimantan Timur merupakan perangkat daerah selaku pelaksana kegiatan rehabilitasi Rp55 gedung DPRD Kaltim. Sedangkan Sekretariat DPRD Kaltim pengguna atau penerima manfaat (end user) hasil rehabilitasi, kemudian PT Payung Dinamo Sakti selaku perusahaan pelaksana pekerjaan.

Tim kuasa hukum Pemohon menegaskan adanya dugaan kekeliruan arah pemeriksaan, pihak Sekretariat DPRD menurut Pemohon tidak boleh menggantikan penelusuran rantai pertanggungjawaban anggaran. Menurut Pemohon, pihak – pihak yang perlu ditelusuri adalah DPUPR selaku jalur pengganggaran kegiatan, Pengguna anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),Pejabat yang bertanggungjawab dalam proses pengadaan dan penjabat yang menggendalikan dan menyetujui pelaksanaan kontrak.Pejabat yang memeriksa dan menerima hasil pekerjaan serta pihak yang memproses dan menyetujui pembayaran.

Tim kuasa pemohon juga menyebutkan bahwa Aparat penegak hukum perlu menguji.Apakah seluruh pekerjaan yang tercantum dalam dokumen kontrak benar-benar dilaksanakan? Apakah volume pekerjaan sesuai dengan kondisi fisik di lapangan? Apakah kualitas dan spesifikasi material sesuai dengan yang dipersyaratkan? Apakah lift baru pada Gedung D benar-benar telah terpasang dan berfungsi sesuai spesifikasi? Apakah lantai marmer, plafon akustik, sistem pencahayaan, dan renovasi atap Gedung D telah dikerjakan sesuai kontrak. Apakah Sistem proteksi kebakaran Gedung E benar-benar diperbaiki dan bertungsi? Apakah pekerjaan elektikal dan mekanikal pada Gedung A dan C telah dilaksanakan benwenang sebelum pembayaran diakukan? Apakah terdapat perbedaan antara volume Kontak realisasi fisik dan nilai pembayaran.

Menurut pemohon, adanya pengembalian uang sekitar Rp118.880.000,00, Para Pemohon menegaskan bahwa pengembalian sejumlah uang tersebut tidak secara otomatis membuktikan bahwa keseluruhan kegiatan
rehabilitasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum. Nilai kegiatan yang dilaporkan mencapai Rp55.000.703.000,00. Dengan demikian, pengembalian uang sekitar Rp118.880.000,00 harus ditempatkan dalam konteks pemeriksaan yang lebih luas.

Pengembalian sejumlah uang dapat menjadi salah satu fakta yang harus diperiksa, tetapi tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh pekerjaan telah sesuai kontrak dan tidak terdapat persoalan hukum lainnya.

Terlebih lagi, pengembalian tersebut harus diuji sumber, dasar, perhitungan, dan hubungannya dengan keseluruhan kegiatan.

” Pengembalian sebagian uang bukanlah bukti otomatis bahwa seluruh proyek senilai Rp55 miliar telah bersih dari penyimpangan. Oleh sebab itu, Para Pemohon meminta agar Termohon menjelaskan apakah pengembalian tersebut telah diperiksa secara menyeluruh dan apakah sefuruh aspek pekerjaan serta penggunaan anggaran telah ditelusuri,” ujar Kuasa hukum pemohon Achyar Rasydi SH dan Muhajir SH.MH dalam sidang praperadilan di Pengadilan Samarinda yang di pimpin Hakim tunggal Agung prasetyo SH MH Kamis (12/11/2026).

Kejaksaan Tinggi Kaltim selaku termohon memberikan tanggapan, menurut Termohon bahwa Pernyataan termohon yang diajukan oleh Pemohon kepada termohon bukan Objek Praperadilan.

Bahwa Kesimpulan Pemohon tidak satupun yang menyentuh apa yang menjadi objek Pra Peradilan seperti , apakah Pemohon menghentikan tidak dengan alasan yang sah atau atau menunda penanganan_perkara, Kesimpulan para Pemohon adalah materi pertanyaan dalam tahapan Surat Perintah Tugas/Penyelidikan/atau Penyidikan. Pemohon tidak dapat membuktikan adanya tindakan Termohon yang memenuhi objek praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim Praperadilan menolak seluruh dalil replik Pemohon dan menyatakan permohonan praperadilan tidak beralasan menurut hukum. Dalil-dalil dari Pemohon tidak didasarkan pada argumentasi yang jelas, tepat dan hanya merupakan asumsi dari PEMOHON, oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak dan selanjutnya permohonan tersebut juga harus ditolak seluruhnya.

Untuk diketahui Petitum Permohonan adalah memohon hakim agar,Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.Menyatakan bahwa tindakan Termohon yang tidak memberikan kejelasan atas penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi Proyek Rehabilitasi Gedung DPRD KALTIM senilai Rp. 55 miliar adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum.Menyatakan bahwa Termohon telah melakukan penghentian penyelidikan secara diam-diam (fiktif negatif) terhadap Perkara a quo.

Memerintahkan Termohon untuk Membuka dan melanjutkan penyelidikan secara resmi dan transparan; Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Spirindik) apabila ditemukan cukup Bukti. Mengumumkan progress penanganan perkara kepada Publik secara berkala.Membebankan biaya perkara kepada Termohon. Sidang akan dilanjutkan pada Rabu (18/11/2026) untuk mendengarkan putusan dari hakim. (AZ)

About The Author

Bagikan

By K

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *