Wed. Nov 18th, 2026

Pansus Konsultasi Ke Mendagri, Ranperda MBLB Selaraskan Regulasi Pusat dan Daerah

SAMARINDA, IKNPOST.ID | Sebelumnya Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) DPRD Kalimantan Timur melakukan konsultasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk Konsultasi akhir pansus berkonsultasi ke Kemendagri untuk menyelaraskan substansi aturan dengan kebijakan pusat, terkait tentang Pengelolaan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Konsultasi pansus bersama Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.Konsultasi dilakukan untuk memastikan substansi regulasi daerah tidak bertentangan dengan regulasi pemerintah pusat

Ketua Pansus MBLB DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi menjelaskan bahwa, seluruh masukan dari Kementerian dalam negeri akan menjadi bahan penyempurnaan materi Ranperda sebelum melanjutkan proses pembahasan. “Regulasi yang disusun harus mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pedoman pengelolaan sektor mineral bukan logam dan batuan di Kaltim. Penyempurnaan aturan penting, kami di DPRD Kaltim berharap pengelolaan MBLB dapat berjalan lebih tertib, memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelas Reza

Percepatan layanan perizinan dan apek kepastian menjadi perhatian utama melalui penerapan Service Level Agreement (SLA) selama 14 hari kerja, yaitu 11 hari rekomendasi teknis di Dinas ESDM dan 3 hari penerbitan di DPMPTSP. Pihak Kemendagri mengingatkan skema akselerasi atau percepatan harus tetap mengacu ke Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pusat, terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS), serta memenuhi syarat kesesuaian tata ruang melalui KKPR. (k/adv/set dprd kaltim)

About The Author

Bagikan

By K

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *