Negara dan Rakyat Dijajah oleh Bunga: Regulator Diuji, Masyarakat Dibuai, dan Gelembung Utang Menunggu Letupan
Oleh Faisal, S.H., M.H.
Ketua Forum Praktisi Hukum Investasi (FPHI)
Regulator diuji. Masyarakat dibuai. Ketika “cair dalam lima menit” berubah menjadi multi-akun, bunga berlapis, data pribadi yang diperjualbelikan, dan penagihan yang mencabik martabat, maka yang sedang terjadi bukan inklusi keuangan, melainkan penjajahan baru atas masa depan orang banyak.
Di layar ponsel, semuanya tampak ramah. Iklan berwarna cerah, kalimat pendek, dan janji yang menyenangkan: “Limit langsung aktif”, “Cair dalam lima menit”, “Bayar nanti, hidup lebih mudah”. Tidak ada kata “utang” yang ditulis besar. Tidak ada peringatan bahwa yang sedang dibeli bukan barang, melainkan masa depan yang digadaikan.
Adegan ini berulang di ribuan layar Indonesia. Seorang mahasiswa membeli gawai untuk mengejar gaya hidup. Seorang pekerja informal menutup kebutuhan bulanan dengan paylater. Seorang ibu rumah tangga meminjam untuk biaya sekolah, lalu meminjam lagi di aplikasi lain untuk membayar pinjaman pertama. Dalam bahasa industri, ini disebut rollover. Dalam bahasa kehidupan, ini disebut jerat yang mengencang perlahan.
Pinjol dan paylater memang bukan iblis tanpa wajah. Di tangan yang tepat, kredit digital bisa menjadi jembatan bagi mereka yang selama ini tidak tersentuh bank. Tetapi ketika produk ini dijual sebagai solusi instan, ketika verifikasi longgar, ketika multi-platform dibiarkan, dan ketika penagihan menjadi alat kekuasaan, maka wajah aslinya berubah: kolonialisme finansial digital.
Kolonialisme lama menguasai tanah dan tenaga. Kolonialisme finansial digital menguasai masa depan, data, dan rasa takut. Ia tidak perlu merampas rumah hari ini. Ia cukup membuat seseorang berutang hari ini, lalu memerintah perilakunya besok.
Gelembung yang Tidak Selalu Terlihat
Gelembung pinjol dan paylater bukan hanya soal uang. Ia adalah gelembung kredit konsumtif yang dibangun di atas tiga ilusi.
Pertama, ilusi kemudahan. Kredit diposisikan sebagai pendapatan tambahan, bukan kewajiban. Padahal, setiap limit adalah utang yang menunggu jatuh tempo.
Kedua, ilusi kemampuan bayar. Banyak pinjaman disetujui tanpa benar-benar mengukur arus kas peminjam. Yang penting aplikasi aktif, KTP ada, dan rekening bisa diverifikasi. Akibatnya, utang bukan lahir dari kemampuan, tetapi dari akses.
Ketiga, ilusi kebal krisis. Selama penagihan masih bisa mengejar, selama investor masih mau menaruh dana, dan selama masyarakat masih bisa meminjam di platform lain untuk membayar platform pertama, gelembung tampak aman. Padahal, itu bukan aman. Itu menunda letupan.
Data yang perlu dibaca dengan mata terbuka: kualitas kredit pinjol menunjukkan tekanan. Tingkat wanprestasi 90 hari atau TWP90 pernah merangkak mendekati ambang waspada 5 persen. Kredit macet paling tajam muncul di kelompok muda. Paylater tumbuh agresif, meski rasio kredit bermasalahnya masih relatif terjaga. Artinya, bahaya belum meledak secara sistemik, tetapi sudah menyala di tingkat rumah tangga.
Ketika TWP90 naik, platform memperketat penyaluran. Ketika penyaluran ketat, peminjam yang selama ini bertahan dengan rollover kehabisan jalan. Ketika jalan habis, gagal bayar meluas. Ketika gagal bayar meluas, pendanaan mengering. Di titik itulah gelembung kredit, bukan gelembung saham, bukan gelembung properti, mulai retak.
Dan seperti biasa, yang paling dulu hancur bukan platform. Yang paling dulu hancur adalah orang kecil.
Tiga Titik Kritis Hukum
Sebagai praktisi hukum, saya melihat ada tiga titik kritis yang membuat pinjol dan paylater berpotensi menjadi bencana, bukan sekadar produk keuangan.
1. Transparansi yang Semu
Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Tetapi dalam praktik, banyak iklan menonjolkan kecepatan, bukan total biaya. Bunga, denda, biaya layanan, dan konsekuensi gagal bayar sering tenggelam dalam halaman syarat dan ketentuan yang tidak dibaca siapa pun. Ini bukan edukasi. Ini desain kebingungan.
2. Data Pribadi sebagai Komoditas
Paylater dan pinjol hidup dari data. Ketika persetujuan diberikan sekali klik, masyarakat sering tidak sadar bahwa data kontak, lokasi, dan perilaku digital bisa menjadi alat penagihan. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menuntut tujuan yang jelas, persetujuan sah, dan pembatasan penggunaan. Jika data dipakai untuk mengintimidasi, menyebarkan informasi ke kontak darurat, atau mempermalukan publik, maka yang terjadi bukan sekadar pelanggaran etika, itu pelanggaran hukum.
3. Penagihan yang Menindas
Penagihan utang memiliki batas. Ancaman, teror, penyebaran foto, penghinaan, dan intimidasi bukanlah cara menagih yang sah. Tindakan semacam itu bisa masuk ranah perdata dan pidana: pencemaran nama baik, ancaman, penyebaran data pribadi tanpa hak, hingga perbuatan tidak menyenangkan sesuai ketentuan yang berlaku. Utang tetap utang, tetapi martabat bukan jaminan yang boleh disita.
Di sinilah negara diuji. Regulator tidak cukup hanya mengatur bunga dan batas TWP90. Regulator harus berani masuk ke jantung persoalan: praktik akuisisi agresif, underwriting yang longgar, multi-akun, rollover, dan penagihan yang melanggar hak konsumen.
Peringatan untuk Regulator
Jangan menunggu gelembung pecah baru bertindak. Ada beberapa langkah yang mendesak.
Pertama, integrasi data utang lintas platform. Multi-akun dan multi-paylater harus terdeteksi. Tanpa itu, kemampuan bayar seseorang hanya terlihat di satu aplikasi, padahal beban totalnya sudah melampaui pendapatan.
Kedua, batas rasio utang terhadap pendapatan. Limit tidak boleh diberikan hanya karena algoritma menilai “aktif”. Kredit harus lahir dari kemampuan bayar, bukan dari kerakusan akuisisi.
Ketiga, larangan rollover dan batas ketat pembiayaan konsumtif. Pinjaman untuk membayar pinjaman adalah tanda bahaya, bukan tanda loyalitas.
Keempat, pengawasan penagihan. Penagih harus tersertifikasi, komunikasi harus terekam, dan pelanggaran harus berujung sanksi berat, bukan sekadar teguran.
Kelima, audit algoritma dan perlindungan data. Jangan biarkan skor kredit dan penagihan menjadi kotak hitam yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Keenam, mekanisme restrukturisasi dan pendampingan utang. Konsumen yang terjerat perlu jalan keluar yang manusiawi, bukan hanya daftar hitam.
Peringatan untuk Masyarakat
Kepada masyarakat, pesan ini sederhana tetapi keras: pinjol dan paylater bukan tambahan penghasilan. Itu utang.
Sebelum menekan tombol “ajukan”, tanyakan tiga hal. Apakah ini kebutuhan atau gengsi? Apakah saya bisa membayar tanpa meminjam lagi? Apakah saya memahami total biaya dan konsekuensinya?
Jangan membuka banyak akun. Jangan meminjam untuk membayar pinjaman lain. Jangan menyerahkan data kontak tanpa memahami risikonya. Jika ditagih dengan ancaman atau penyebaran data, jangan diam. Simpan bukti, laporkan ke OJK, dan jika perlu, tempuh jalur hukum.
Kemudahan yang membuat seseorang kehilangan kendali bukanlah kemudahan. Itu jebakan yang didesain rapi.
Penutup: Jangan Menunggu Letupan
Kolonialisme finansial digital tidak datang dengan meriam. Ia datang dengan aplikasi, iklan, dan kalimat manis tentang kemudahan. Ia membuat orang merasa modern, cepat, dan terhubung. Tetapi di balik layar, ia mengukur, menagih, dan menguasai.
Jika regulator terlambat, gelembung ini tidak akan pecah sebagai berita ekonomi besar. Ia akan pecah sebagai ribuan tragedi kecil: keluarga yang retak, kesehatan mental yang runtuh, generasi muda yang kehilangan akses KPR, dan masyarakat yang kehilangan kepercayaan pada sistem keuangan.
Negara tidak boleh kalah oleh bunga. Masyarakat tidak boleh dijajah oleh aplikasi. Pinjol dan paylater boleh hidup, tetapi predator harus mati.
~ Faisal, SH.,M.H.
Catatan: Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis sebagai praktisi hukum investasi dan pencerahan bagi publik, bukan pernyataan resmi lembaga.
About The Author
