SAMARINDA, IKNPOST.ID | Pokir DPRD Provinsi (Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi) adalah dokumen usulan rencana pembangunan daerah yang bersumber dari aspirasi masyarakat. Permendagri No. 86 Tahun 2017 (khususnya Pasal 178), yang mengatur penelaahan Pokir DPRD sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian penting dari proses perencanaan pembangunan daerah agar aspirasi masyarakat benar-benar terakomodasi dalam RKPD.
” Penjaringan aspirasi masyarakat melalui reses, audiensi, dan kunjungan lapangan, yang secara konstitusional wajib dimasukkan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pokok-pokok pikiran DPRD bukan keinginan pribadi anggota dewan, melainkan aspirasi masyarakat yang dihimpun secara resmi dan harus diselaraskan dengan program pemerintah daerah, kemampuan keuangan, serta prioritas pembangunan,” jelas Hasanuddin Mas’ud ketua DPRD Kaltim pada awak media belum lama ini.
Menurutnya, program mandatori dan pelayanan dasar seperti jalan provinsi, air bersih, listrik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam penyusunan RKPD 2027.
” Tentu saja DPRD Kaltim berharap proses penyusunan RKPD 2027 dapat berjalan lebih sinkron, transparan, dan berkeadilan, sehingga aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh DPRD berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltim,” jelasnya. (az/adv/sekt dprd kaltim)
About The Author
