SAMARINDA, IKNPOST.ID | Pokir (Pokok-Pokok Pikiran) anggota DPRD Provinsi adalah usulan program, kegiatan, atau pengadaan barang dan jasa dari masyarakat yang diserap oleh anggota dewan melalui kegiatan reses atau komunikasi konstituen di daerah pemilihan (dapil), untuk kemudian diperjuangkan agar masuk ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD/APBD). Pokir di DPRD Kaltim sepertinya melintas diluar dapil, ini menjadi persoalan dan perlu menjadi perhatian agar tidak menjadi temuan dan masalah hukum.
“Kalau belum ada kesepakatan apa pun dari KPK ini dengan Kemendagri, kita amankan saja karena kita enggak mau nanti di belakang hari jadi temuan,” jelas Hasanuddin Mas’ud ketua DPRD Kaltim, saat diwawancarai usai rapat, baru baru ini
Menurutnya, DPRD Kaltim lebih memilih berhati-hati menyikapi persoalan Pokir lintas Dapil dan masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Usulan yang bermasalah akan ditarik dan disesuaikan kembali.
” Langkah itu tidak sederhana karena pembahasan anggaran sudah berjalan dan waktu menuju tenggat persetujuan semakin sempit. Kalau bisa sempat ditarik, ya kita tarik,” katanya.
Menurut Hamas, aspirasi tidak hanya melalui reses, tetapi bisa lewat dalam bentuk lain seperti di Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau kunjungan lapangan.
Misalkan, ada fasilitas publik yang membutuhkan perbaikan, hingga kebutuhan warga yang disampaikan langsung. Namun ketika usulan itu dipersoalkan sebab melintasi Dapil. Dalam posisi ini DPRD menghadapi dilema, mempertahankan aspirasi yang dibutuhkan masyarakat atau menariknya untuk menghindari risiko administrasi dan persoalan hukum.
“Reses di kota, ya di kota saja. Adapun hasil audiensi, hasil kunjungan dan seterusnya, ya mana mau kita pinggirkan, Di Kabupaten Mahakam Ulu, misalnya keterwakilan di DPRD provinsi hanya satu orang. Sementara di Kutai Barat, jumlah anggota yang disebutnya hanya dua orang.” katanya.
Meski demikian, Hasanuddin menegaskan DPRD Kaltim masih menunggu kepastian dari KPK dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sementara penyesuaian anggaran harus mempertimbangkan waktu dan mekanisme pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa, pembahasan berkaitan dengan penyesuaian pendapatan dan belanja dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027. Penyesuaian dilakukan menyusul surat dari kementerian terkait kepastian dana transfer yang akan diterima daerah pada tahun mendatang.
” Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah ketepatan penempatan belanja Pokir agar sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD. “Diharapkan belanja pokir itu sesuai dengan Dapil,” ujarnya. (az/adv/set/dprd kaltim)
About The Author
