BALIKPAPAN, IKNPOST.ID | Kondisi keuangan daerah di tengah tantangan defisit Dana Bagi Hasil (DBH) yang memengaruhi kemampuan fiskal pemerintah daerah termasuk provinsi Kalimantan Timur. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim melakukan pertemuan strategis bersama Pemerintah Kota Balikpapan di Gedung DPRD Balikpapan.
Yenni Eviliana Wakil Ketua Banggar DPRD Kaltim menjelask bahwa Pemkot Balikpapan sempat mengajukan penambahan Bantuan Keuangan (Bankeu). Namun, permohonan tersebut dipastikan tidak dapat dipenuhi untuk tahun anggaran 2027, kondisi ini terjadi karena adanya perubahan skema penganggaran.
“Seperti disampaikan BPKAD meminta bagaimana kalau bisa Bankeu diperbanyak di Kota Balikpapan, tapi sayangnya tahun 2027 tidak ada Bankeu.Semua belanja langsung. Mudah-mudahan nanti 2028 ada Bankeu lagi,” ujar Yenni dalam keterangannya seusai pertemuan belum lama ini.
Menurutnya, keterbatasan anggaran saat ini menuntut pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembiayaan gaji pegawai dan operasional pembangunan yang mendesak.
Balikpapan menghadapi persoalan mendesak seperti krisis air, anggaran provinsi yang terbatas membuat bantuan keuangan dikelola secara selektif.(adv/set/drpd kaltim)
About The Author
