

SAMARINDA, IKNPOST.ID | Adanya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur saat ini sedang dalam pembahasanKomisi I dan Bapemperda DPRD Provinsi Kaltim bersama Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim. Perubahan regulasi ini difokuskan pada penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kaltim untuk menyesuaikan dengan ketentuan terbaru dari pemerintah pusat
Komisi I melakukan kunjungan kerja BPBD Kota Balikpapan belum lama ini, Kunjungan tersebut bagian proses pembahasan Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kaltim, khususnya rencana penguatan kelembagaan BPBD Provinsi Kaltim sebagai perangkat daerah mandiri.
” Penguatan kelembagaan BPBD Provinsi Kaltim diharapkan dapat memperjelas kewenangan sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.Kami berharap BPBD Provinsi Kaltim sebagai perangkat daerah mandiri dapat menjalankan fungsi secara maksimal, terutama dalam memperkuat koordinasi dengan kabupaten/kota, sehingga upaya pencegahan dan penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.”ujar Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, saat RDP dengan pihak BPBD Kota Balikpapan belum lama ini.
Mandat Permendagri Nomor 18 Tahun 2025. Perubahan perda ini merupakan tindak lanjut wajib atas terbitnya Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja BPBD yang menggantikan aturan lama (Permendagri Nomor 46 Tahun 2008).(k/adv/set dprd kaltim)
