SAMARINDA, IKNPOST.ID | Fungsi Pengawasan DPRD Kalimantan Timur selaku wakil rakyat sepertinya “lumpuh” terhadap kinerja gubernur Rudy Mas’ud, Indikasi ini dapat dilihat dari ribuan masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan memprotes pengelolaan anggaran yang dilakukan gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, kebijakan penggunaan anggaran dinilai belum berpihak pada prioritas ke rakyat, namun lebih kepada kepentingan elit. Tepat Hari Kartini Senin (21/4/2026) gedung DPRD Kaltim dan kantor gubernur jadi lautan manusia yang melakukan unjukrasa memprotes kinerja gubernur.
Massa Mendesak dan menuntut penggunaan hak angket dan hak interpelasi untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim. Kemudian mengevaluasi kebijakan dan penggunaan anggaran daerah yang menjadi perhatian publik, termasuk pengadaan fasilitas dan renovasi rumah jabatan Rp25 miliar. Massa juga menuntut penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah.
Sejumlah Pimpinan DPRD Kaltim seperti wakil ketua dan alat kelengkapan dewan termasuk pimpinan fraksi menyetujui tuntutan massa tersebut. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud yang tidak menemui massa menjadi perhatian publik.
Baca juga: Gubernur Kaltim Hanya Ucapkan Terima Kasih, Fraksi Golkar Ucapkan Permintaan Maaf
Hasanuddin Mas’ud memberikan penjelasan atas ketidakhadirannya dalam menemui pengunjukrasa, Dia beralasan sedang mengikuti kegiatan diluar daerah.
” Saya kira saya memahami, kenapa publik mempertanyakan itu dan sebagai ketua DPR tentu ini menjadi tanggungjawab saya. Kemarin itu memang saya sedang berada di luar daerah, karena ada agenda yang sudah terjadwal sebelumnya. Kebetulan saya salah satu ketua DPR seluruh Indonesia yang menghadiri acara di Magelang dalam rangka menghadiri retreat KPPD , kursus pemantapan kepemimpinan di daerah,” jelas Hasanuddin Mas’ud.
Kader Partai Golkar ini mengungkapkan bahwa, dirinya mendengar dan memperhatikan kritikan dan tuntutan dari masyarakat dan berjanji merespon hal itu secara positif.
Baca juga: 4 Jurnalis Jadi Korban Represi Saat Aksi 214 di Kantor Gubernur, Dimana Kebebasan Pers di Kaltim?
” Namun dari sejak awal kami sudah membagi tugas di internal DPRD, karena kami ini kolektif kolegial agar apa? agar aspirasi masyarakat tetap diterima secara langsung oleh pimpinan. ada wakil ketua 1, 2, dan 3 dan seluruh fraksi yang ada di DPRD dan itu sudah kami lakukan kemarin. Bagi kami yang paling penting bukan soal kehadiran fisik, tetapi lebih memastikan bahwa semua aspirasi yang disampaikan benar-benar didengar dan ditindaklanjuti. Dan setelah ini kami akan memastikan bahwa hasil dial dialog-dialog yang dilakukan dengan masyarakat ini akan ditindaklanjuti,” pungkasnya. (AZ)
About The Author
