Sun. Nov 22nd, 2026

Respons Pengesahan UU Perampasan Aset: KPK Akan Patuh, ICW Kritisi DPR

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Foto: Tangkapan layar YouTube

JAKARTA, IKNPOST.ID – KPK siap mematuhi dan mengkaji UU Perampasan Aset karena dinilai efektif untuk memulihkan keuangan negara. Sebaliknya, ICW memprotes aturan tersebut karena tidak mengatur peningkatan kekayaan pejabat yang tidak wajar (illicit enrichment), yang diduga akibat banyaknya anggota dewan yang tak mampu membuktikan asal-usul harta mereka di LHKPN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan patuh terhadap Undang-Undang Perampasan Aset yang baru saja disahkan DPR RI. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa pihaknya akan mematuhi mekanisme hukum yang berlaku dalam regulasi tersebut.

Menurut Budi, sebagai lembaga penegak hukum, KPK tentunya tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPK juga merupakan pelaksana undang-undang sesuai dengan kewenangannya dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Budi mengatakan, pengesahan UU Perampasan Aset ini selaras dengan semangat pemberantasan korupsi yang selama ini digaungkan oleh KPK. Pihaknya memandang pemberantasan korupsi tidak hanya soal proses penegakan hukum, tetapi juga bagaimana memulihkan keuangan negara secara optimal.

Di sisi lain, Budi menyampaikan bahwa KPK akan mempelajari dan menganalisis setiap pasal di dalamnya. Langkah ini dilakukan agar KPK dapat memahami pasal-pasal yang bersinggungan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi.

“Karena memang pada prinsipnya dalam penanganan tindak pidana korupsi, KPK juga concern soal itu, concern soal optimalisasi asset recovery,” ujarnya, Kamis (19/11).

Ia mencontohkan, setiap penindakan KPK selalu bermuara pada pemulihan aset melalui pidana uang pengganti. Bahkan, kata Budi, terkait perampasan aset, KPK kerap menjerat para tersangka korupsi dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) agar upaya pemulihan kerugian keuangan negara dapat dilakukan secara maksimal.

“Bahkan KPK sering kali tidak berhenti dengan pengenaan tindak pidana korupsi saja, tapi kemudian jika memang ada unsur-unsur penyembunyian, pengalihbentukan hasil dari tindak pidana korupsi, KPK juga tidak segan untuk masuk menggunakan pasal TPPU,” terangnya.

Diprotes ICW

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai UU Perampasan Aset yang baru disahkan belum mengatur soal peningkatan kekayaan secara tidak wajar (illicit enrichment). Padahal, poin tersebut sangat penting untuk mengidentifikasi apakah kekayaan pejabat negara sesuai dengan profil jabatannya atau justru berasal dari dugaan tindak pidana korupsi.

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, mengatakan bahwa DPR mengabaikan permintaan KPK untuk memasukkan norma illicit enrichment sebagai bagian dari undang-undang tersebut.

ICW juga menyoroti alasan DPR yang tidak memasukkan ketentuan tersebut karena dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut ICW, dalih tersebut tidak dapat dibenarkan. Pihaknya menduga banyak anggota DPR yang tidak mampu membuktikan asal-usul kekayaan mereka di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Dan itu bukan pelanggaran HAM ya. Kenapa DPR tidak berani mengatur illicit enrichment? Karena banyak anggota DPR dan pemerintah saat ini yang harta kekayaannya naik secara tidak wajar dan mereka tidak mampu membuktikannya. LHKPN-nya tidak benar, terdapat perusahaan-perusahaan yang mereka miliki tapi tidak tercatat di LHKPN,” tutur Staf Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Azhim.

About The Author

Bagikan

By K

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *