SAMARINDA, IKNPOST.ID | Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim menyampaikan keprihatinan mendalam atas berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud, yang dinilai menimbulkan polemik luas di masyarakat serta berpotensi bertentangan dengan prinsip good governance, merit system, efisiensi APBD, profesionalitas BUMD, serta kepentingan Program Strategis Nasional.
Namun, berbagai kebijakan yang berkembang justru menimbulkan persepsi publik mengenai potensi nepotisme, konflik kepentingan, pemborosan anggaran, serta gangguan terhadap stabilitas program prioritas nasional, khususnya di bidang pendidikan. Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim mengadukan 8 masalah gubernur Kaltim ke Presiden Prabowo Subianto, Pertama, Indikasi Nepotisme dan Konsentrasi Kekuasaan dalam Lingkar Keluarga,kemudian Mobil 8,5 Milyar Marwah Kepemimpinan dan Sensitivitas Anggaran di Tengah Kondisi Jalan Rusak Parah di Kalimantan Timur.Selanjutnya, Tenaga Ahli Tidak Efisien, Gubernur Kaltim Kontrak 43 Tim Ahli Rp 8,3 miliar per tahun.
Baca Juga : Respon Hak Angket, 3 Produk Hukum Gubernur Rudy Bakal di Gugat ke PTUN
Aliansi juga mengadukan, Polemik Tata Kelola BUMD dan Bank Kaltimtara, Publik menyoroti polemik rencana pergantian direksi Bank Kaltimtara, meskipun masa jabatan direksi sebelumnya masih berlaku hingga tahun 2028. Selain itu, muncul kekhawatiran publik terkait informasi calon pengganti direksi yang disebut-sebut sebagai kerabat dekat dan bukan berasal dari Kalimantan Timur, sehingga menimbulkan persepsi berkurangnya kesempatan bagi SDM lokal untuk berkontribusi dalam pengelolaan lembaga keuangan strategis daerah.
Aliansi juga mengadukan ke presiden terkait renovasi Kantor Gubernur dan Rumah Jabatan di tengah kebutuhan prioritas masyarakat. Lalu, dugaan konflik kepentingan dalam Organisasi Ekonomi Daerah (KADIN). Pelibatan kerabat dekat Gubernur dalam struktur organisasi ekonomi daerah menimbulkan persepsi konflik kepentingan antara kekuasaan politik dan dunia usaha. Publik mengharapkan organisasi pengusaha daerah dapat berjalan profesional, independen, serta mencerminkan iklim usaha yang sehat dan kompetitif.
Baca juga: Pecah Kongsi, 6 Fraksi Usul Hak Angket ke Gubernur Rudy Mas’ud
Selanjutnya, Gangguan terhadap Program Strategis Nasional Pendidikan — Garuda Transformasi (SMAN 10 Samarinda). Kebijakan pemindahan kembali SMAN 10 Samarinda ke lokasi lama dinilai menimbulkan situasi yang tidak kondusif bagi keberlangsungan Program Strategis Nasional Garuda Transformasi, di mana SMAN 10 Samarinda telah ditetapkan sebagai 1 dari 12 sekolah prioritas nasional. Kebijakan tersebut berkembang di tengah persepsi publik bahwa langkah tersebut berkaitan dengan janji politik saat kampanye bahwa apabila terpilih akan memindahkan kembali SMA 10 ke lokasi lama, sehingga menimbulkan kekhawatiran adanya keputusan strategis pendidikan yang dipengaruhi oleh pertimbangan nonakademik. Pasca Kebijakan tersebut, sejumlah kondisi di lapangan dinilai berdampak terhadap stabilitas layanan pendidikan. kepala sekolah penggerak transformasi mengalami kondisi non-job e terjadi mutasi terhadap 17 orang guru yang berperan dalam pencapaian predikat Garuda Transformasi.
Aliansi ada permintaan agar gubernur mengundurkan diri demi stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik. Berdasarkan berbagai polemik yang berkembang dan demi menjaga stabilitas pemerintahan daerah serta kepercayaan masyarakat dan kondusivitas Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga IKN, kami memandang perlu adanya langkah kenegaraan yang tegas.
Baca juga: Hak Angket Cuma “Sweet Promise”, Senin Aliansi Demo DPRD Kaltim
” Kami menyampaikan aspirasi agar Gubemur Kalimantan Timur mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari jabatannya, apabila dinilai tidak lagi mampu menjalankan pemerintahan secara kondusif, profesional, serta selaras dengan kepentingan masyarakat dan agenda strategis nasional,” tulis surat Aliansi Masyarakat Kaltim yang ditujukan kepada Presiden ditanda tangani Ery Sofiansyah ketua Aliansi dan sekretarisnya Sapta Aguspiani.(tim)
About The Author
