Thu. Nov 19th, 2026

Regulasi dan Sarana Kesehatan Terkait HIV Jadi Perhatian DPRD Kaltim

BALIKPAPAN, IKNPOST.ID | Ibu Kota Nusantara menjadikan Kalimantan Timur sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa, dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan wilayah sekitarnya mencatat lonjakan investasi serta pertumbuhan sektor konstruksi dan logistik.Kalimantan Timur menempati posisi strategis sebagai superhub ekonomi dan penggerak utama dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya mobilitas warga. ODHIV di Kaltim kini telah menembus angka 10.000 kasus. Selain tingginya kasus, persentase kepatuhan konsumsi terapi obat ARV di wilayah tersebut, tercatat baru berada di kisaran 56 hingga 57 persen, yang menandakan besarnya risiko pasien putus pengobatan.

Regulasi lama Perda Nomor 5 Tahun 2007 regulasi lama Perda Nomor 5 Tahun 2007 sepertinya belum cukup menjawab kompleksitas yang ada terkait masalah tersebut, karena itu perlu dilakukan penyempurnaan melalui revisi.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda HIV/AIDS DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, mengatakan keberadaan regulasi baru diperlukan untuk menjawab perubahan pola penularan sekaligus memastikan keberlanjutan program penanggulangan HIV/AIDS di daerah.

Praktisi hukum melalui perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), mendesak adanya mekanisme pemulihan hak dan pendampingan advokasi. “Ranperda ini belum memuat kanal pengaduan konkret dan mekanisme rehabilitasi nama baik atas penolakan layanan atau diskriminasi kerja. Perlu ditambahkan norma kerja sama dengan LBH agar pemerintah daerah memfasilitasi akses bantuan hukum bagi populasi rentan,” ujar Zainal.

DPRD Provinsi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sepakat untuk melakukan pembenahan dan penyempurnaan regulasi tersebut. Uji publik sangat dibutuhkan untuk memastikan semua masukan komponen masyarakat dapat didengar dan kemudian diolah untuk menjadi bagian penyempurnaan regulasi.

“Di dapil saya, Balikpapan, skrining tahunan baru tercapai sekitar 50,5 persen. Pertanyaan konkretnya, komitmen anggaran seperti apa yang disiapkan APBD murni maupun perubahan untuk menjamin ketersediaan logistik dan layanan gratis bagi ODHA ke depan,” ujar Hasanuddin Mas’ud ketua DPRD Kaltim Senin, 9 November 2026 dibalikpapan.

Pihak Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Muhammad Andi Ishak mengakui keterbatasan fasilitas dilapangan. “Dari 188 puskesmas, baru 134 puskesmas dan dari 65 rumah sakit baru 44 yang siap melayani. Hambatan utama ketersediaan tenaga, sarana prasarana. Kemudian enggan atau takut dari kelompok berisiko memeriksakan diri secara sukarela,” jelasnya. (az/adv/set/DPRD Kaltim)

About The Author

Bagikan

By K

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *