

SAMARINDA, IKNPOST.ID | Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS). Pansus aktif menerima berbagai masukan untuk menyempurnakan draf regulasi pengganti Perda Nomor 5 Tahun 2007.
Pansus juga melaksanakan uji Publik dan Pelibatan Lintas Sektor. Pelaksanaan uji publik pada 9 November 2026 bersama Bappeda, Dinas Kesehatan, akademisi, serta memperluas kolaborasi ke pondok pesantren dan lembaga non-fasyankes
Tidak hanya itu, pansus juga melakukan konsultasi pada Kementerian Ketenagakerjaan RI, Dalam Pertemuan itu membahas pelibatan dunia usaha dalam pencegahan dan skrining HIV di lingkungan kerja.
” Pentingnya pembaruan regulasi untuk menjawab tantangan meningkatnya kasus HIV, sekaligus mencegah stigma, diskriminasi, hingga PHK terhadap pekerja dengan HIV. Kemenaker menegaskan perusahaan dilarang mewajibkan tes HIV sebagai syarat rekrutmen maupun kelanjutan hubungan kerja,” ujar ketua pansus Muhammad Darlis Pattalongi di kutip dari sejumlah sumber media.
Politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menjelaskan bahwa pihak Kemenaker menegaskan bolehkan pemeriksaan secara sukarela (VCT) hal ini tetap dianjurkan dengan persetujuan pekerja serta menjamin kerahasiaan hasil pemeriksaan.
DPRD Kaltim berupaya menyempurnakan Raperda tentang Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) dengan tujuan terciptanya lingkungan kerja yang sehat, aman, dan bebas diskriminasi, dengan memperkuat peran dunia usaha untuk pencegahan dan penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS di wilayah Kaltim.(k/adv/set dprd kaltim)
