BALIKPAPAN, IKNPOST.ID | Belum lama ini Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kaltim (Legislatif) melalui Panitia Khusus Pokok-Pokok Pikiran (Pansus Pokir) melakukan rapat koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas penyelarasan usulan aspirasi masyarakat Tahun Anggaran 2027.
Muhaimin selaku Kepala Bappeda Kaltim menyampaikan bahwa, pembahasan Pokir DPRD harus tetap mengacu pada program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur, terutama yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM). Muhaimin mencontohkan Gratispol dan Jospol program unggulan, kemudian ada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Menurutnya, jumlah kamus usulan terus bertambah dan perlu dirasionalisasi. Jumlah usulan mencapai 140 item dan berpotensi meningkat menjadi 160 apabila seluruh usulan disetujui. Namun perlu di ingat adanya keterbatasan fiskal daerah untuk Tahun 2027, karena itu diperlukan seleksi prioritas.
” Perlu diseleksi prioritas, agar program yang diusulkan benar-benar dapat diakomodasi dalam anggaran. Kalau kamus usulan terlalu banyak dan anggaran terbatas, maka banyak yang tidak bisa masuk. Karena itu perlu dilakukan reduksi,” jelas Muhaimin di kutip dari berbagai sumber media.
Sedangkan H.Baba selaku Ketua Pansus Pokir DPRD Kaltim berpendapat bahwa, pentingnya penyusunan usulan yang terarah dan realistis agar seluruh program dapat terakomodasi secara optimal.Pansus mengingatkan pentingnya konsistensi pelaksanaan program agar usulan yang telah disepakati tidak hilang pada tahap penganggaran. Kondisi itu menjadi bahan evaluasi terhadap pengalaman sebelumnya. Saat itu sejumlah program tidak terealisasi meskipun suddah masuk dalam perencanaan.
“Apa yang sudah kita sepakati harus benar-benar dijaga sampai tahap pelaksanaan, agar tidak menimbulkan kekecewaan di masyarakat.Inti dari kegiatan ini adalah finalisasi usulan. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan tepat waktu,” jelas Baba.
Ketua Komisi VI ini meminta, OPD memperhatikan aspek perencanaan Waktu pelaksanaan untuk kegiatan fisik. Keterlambatan proses tender di akhir tahun dinilai berpotensi menurunkan kualitas pekerjaan.
” Percepatan proses administrasi dan perencanaan menjadi hal yang krusial,” katanya.
Rakor tersebut dihadiri sejumlah OPD di Pemprov Kaltim, kemudian wakil Ketua DPRD Kaltim Yenni Eviliana, Ketua Pansus Baba, anggota pansus, Baharuddin Muin, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, Sugiyono, Abdul Rahman Agus, Firnadi Ikhsan, dan Agus Aras.
Pertemuan ini merupakan rapat dalam rangka finalisasi kamus usulan Pokir tahun anggaran 2027 (k/adv/set dprd kaltim)
About The Author
