BALIKPAPAN, IKNPOST.ID | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2027 dibahas Komisi IV DPRD Kaltim bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kaltim serta Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim, bertempat di Kota Balikpapan.
Darlis Pattalongi Sekretaris komisi IV DPRD Kaltim menjelaskan bahwa, pembahasan Ranwal RKPD dan Renja 2027 harus memperhatikan aspek kesinambungan program tahun berjalan, kemudian memastikan setiap perencanaan memiliki indikator capaian yang kontrit, jelas dan terukur.
“Pembahasan Ranwal RKPD dan Renja 2027 ini tidak hanya berbicara tentang perencanaan tahun depan, tetapi juga memastikan program 2026 berjalan efektif dan berkelanjutan. Kita ingin setiap program benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,”jelas Darlis dikutip dari sejumlah sumber media.
Disisi lain, Ketua Komisi IV Baba menegaskan pentingnya penajaman struktur anggaran, terutama untuk perincian belanja dan usulan hibah. Langkah itu penting dilaksanakan untuk memastikan anggaran yang terkucur tepat sasaran dan transparan.
“Struktur anggaran perlu dirinci secara transparan, termasuk usulan hibah dan program prioritas, agar Komisi IV dapat melakukan evaluasi secara optimal dan memastikan alokasi anggaran tepat sasaran,” jelasnya.
Sedangkan Satya Adi Saputra Wakil Ketua Komisi IV berpendapat pentingnya tata kelola program yang berbasis kinerja dan outcome. Program harus direncanakan dan memiliki indikator tingkat keberhasilan
“Program yang direncanakan harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan terukur, tidak sekadar terlaksana secara administratif. Komunikasi publik juga harus diperkuat agar tidak menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat,”” ujar Satya Adi Saputra.(az/adv/set dprd kaltim).
About The Author
