SAMARINDA, IKNPOST.ID | ntrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah SPBU Kalimantan Timur pada 2026 dipicu oleh kombinasi keterbatasan jumlah dan jam operasional SPBU, hambatan distribusi, serta evaluasi kuota BBM subsidi. Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa stok BBM di tingkat terminal sebenarnya masih dalam kondisi aman, tetapi pelayanan di lapangan belum mampu menyeimbangi kebutuhan masyarakat.
Menurut Gubernur Kaltim, Rudy, sejumlah SPBU hanya beroperasi hingga pukul 22.00 WITA sehingga layanan belum optimal, terutama pada jam-jam kebutuhan tinggi. Ia meminta Pertamina memperluas jam operasional dan mempermudah perizinan SPBU baru. Sementara itu, Pertamina menyatakan wacana layanan 24 jam perlu dikaji terlebih dahulu, dengan mempertimbangkan alokasi BBM, pola pengiriman dari fuel terminal, kesiapan personel, serta pengawasan di malam hari.
DPRD Kalimantan Timur menyikapi serius persoalan tersebut melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan “memanggil ” pihak Pemerintah provinsi seperti Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur, DPPKUKM Provinsi Kalimantan Timur. Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Timur.
DPRD Kaltim juga meminta kehadiran pihak PT. Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan;
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Samarinda dan DPC Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Balikpapan.
” Agenda Monitoring dan Pengawasan Kuota, Tata Kelola Distribusi dan Penanganan Kelangkaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kalimantan Timur,” ujar Hasanuddin Mas’ud ketua DPRD Kaltim dalam Nomor : 400.14.6/11-2606/Set.DPRD. (az/ad/set/DPRD Kaltim)
About The Author
