SAMARINDA, IKNPOST.ID | Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV melakukan supervisi dan koordinasi bersama Pemerintah Provinsi serta DPRD Kalimantan Timur terkait tata kelola perencanaan penganggaran dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Supervisi tersebut juga mencakup tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) menjelang tahun anggaran 2027.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kaltim melalui pimpinan, anggota Badan Anggaran (Banggar), dan Plt Sekretaris Banggar akan menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim. Pertemuan tersebut difokuskan untuk membahas hasil koordinasi dan supervisi pencegahan KPK terkait kegiatan kedewanan Tahun Anggaran 2027.
” Agenda Membahas Hasil Koordinasi dan Supervisi Pencegahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Kegiatan Kedewanan TA 2027,” jelas Hasanuddin Mas’ud sebagaimana tertulis dalam surat undangan RDP nomor: 400.14.6/111-2908/Set-DPRD
Rapat kabarnya dilaksanakan di Ruang Rapat Gedung E Lantai I Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur Jl. Teuku Umar No.1 Karang Paci Samarinda.
Sebagaimana ditulis media ini sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) memetakan sejumlah anomali dan indikator risiko dalam perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Pemetaan tersebut disampaikan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Korsup Wilayah IV KPK, Andy Purwana, dalam Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Samarinda, Rabu (23/9).
Andy mengatakan, penguatan tata kelola penting dilakukan sejak tahap perencanaan, terlebih dengan besarnya anggaran yang dikelola pemerintah daerah (pemda). Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan mencatat, APBD Pemprov Kaltim 2026 memiliki pendapatan daerah sebesar Rp14,25 triliun dan belanja daerah sebesar Rp15,15 triliun, dengan Rp3,77 triliun di antaranya merupakan belanja barang dan jasa.
“Semakin besar anggaran dan semakin banyak aktivitas pengadaan, semakin penting memastikan setiap tahapannya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami mendorong pemda tidak hanya melihat prosesnya berjalan, namun apakah sudah benar, wajar, dan sesuai kebutuhan,” ujar Andy dikutip dari kpk.go.id. (az/adv/set/DPRD Kaltim)
About The Author
