

SAMARINDA, IKNPOST.ID | Perusahaan bernama PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) merupakan perusahaan patungan antara PT Pelindo Indonesia IV (Persero) yang saat ini melalui Pelindo Terminal Petikemas dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya yang saat ini menjadi PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda).
PT Kaltim Kariangau Terminal yang terletak di kelurahan Kariangau, kecamatan Balikpapan Barat, Provinsi Kalimantan Timur didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 22 tanggal 08 Februari 2012 . Tujuan didirikannya PT Kaltim Kariangau Terminal adalah untuk mengelola, mengoperasikan dan memberikan jasa Kepelabuhanan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, agar dapat meningkatkan efektif dan efisien dari segi waktu operasional.
PT Kaltim Kariangau Terminal berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan, khususnya Provinsi Kalimantan Timur, melalui pelayanan tepat waktu, aman, dan terpercaya, didukung oleh fasilitas bongkar muat modern, sumber daya manusia yang terampil, serta sistem komputerisasi berstandar internasional. Perusahaan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Timur.
DPRD Kaltim melakukan fungsi pengawasan untuk memastikan persoalan yang berkaitan dengan KKT memiliki kejelasan legalitas, kerja sama maupun pengelolaan aset. “Kami memandang bahwa pada awal tahun 2026 telah terdapat proses negosiasi antara TAPD yang membuka peluang penyelesaian persoalan antara PT Pelindo dan PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT),” jelas ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud saat melakukan RDP bersama pihak terkait belum lama ini.
Status komersial lahan seluas 7,2 hektare yang digunakan PT KKT serta Legal Opinion (LO) Kejaksaan Agung tertanggal 8 Mei 2026. Pemanfaatan aset maupun kegiatan di luar area peti kemas harus memiliki dasar perjanjian yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan hukum.
“Sebelum ada perjanjian yang memiliki dasar hukum yang jelas, maka kegiatan itu sebaiknya dihentikan atau ditangguhkan terlebih dahulu sampai seluruh aspek legalitas dan mekanisme kerja samanya dapat dipastikan,” katanya.
DPRD akan menggelar audiensi bersama Gubernur dan para pemegang saham untuk mencari solusi atas persoalan PT KKT dan Pelindo, dalam upaya mengoptimalkan kontribusi KKT untuk PAD Kaltim.(k/adv/set dprd Kaltim).
