Thu. Nov 19th, 2026

DPRD Kaltim Ingatkan Pengesahan APBD Kaltim 2027

SAMARINDA, IKNPOST.ID | Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi dalam Rapat Paripurna Ke-35 DPRD Provinsi Kaltim Rabu (18/11/2026) melayangkan interupsi keras menyoroti kembali ditundanya agenda penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 yang sudah terjadi hingga lima kali.

Menurutnya, Penundaan terbaru merujuk pada ralat jadwal Rapat Paripurna Ke-36 yang semula diagendakan pada Rabu (18/11/2026) pukul 14.00 WITA, namun mendadak dialihkan menjadi Kamis (19/11/2026) pukul 09.00 WITA.

“Saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa menyangkut KUA-PPAS ini menurut catatan saya ini sudah penundaan paripurna kelima yang dilakukan. Sementara di sisi lain, pengesahan APBD berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 batas terakhir itu tanggal 30 November,” tegas Darlis di hadapan pimpinan dewan serta Asisten I Setdaprov Kaltim, Fitra Firnanda yang hadir mewakili Gubernur Kaltim.

Menurutnya, tahapan dari kesepakatan KUA-PPAS menuju penetapan APBD masih menyisakan rangkaian proses panjang. Jika pola penundaan terus berulang, Ia mengkhawatirkan pengesahan APBD Kaltim 2027 akan melewati limit waktu yang dipersyaratkan aturan perundang-undangan.Politisi PAN tersebut mengaku heran dengan alasan di balik penundaan ini. Pasalnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebenarnya telah mencapai kata sepakat dalam rapat pembahasan yang berlangsung hingga larut malam.

“Saya tidak menemukan alasan penundaan persetujuan KUA-PPAS. Apalagi tadi malam sampai jam 12.00 malam, sesungguhnya kita sudah menyetujui dan menyepakati antara Banggar dengan TAPD untuk melakukan penandatanganan KUA-PPAS tahun 2027. Sehingga kalau ada pemberitahuan penundaan lagi, saya tidak habis pikir mau dikemanakan APBD kita,” tegasnya lagi.

Darlis mengingatkan bahwa keterlambatan pengesahan APBD melewati 30 November membawa konsekuensi sanksi administratif bagi penyelenggara pemerintahan daerah. Untuk itu, ia meminta Sekretaris DPRD (Sekwan) mencatat penundaan berulang ini ke dalam risalah resmi Rapat Paripurna Ke-35 sebagai bentuk proteksi kelembagaan.

“Oleh karena itu kepada Pak Sekwan, saya mohon agar penundaan ini menjadi bagian risalah kita pada paripurna hari ini. Sehingga kalau terjadi apa-apa di kemudian hari, pengesahan APBD-nya tidak tercapai dengan limit waktu yang ada, lembaga DPRD lepas tangan untuk itu dan menjadi tanggungan sepenuhnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” pungkasnya.(k/adv/set dprd kaltim)

About The Author

Bagikan

By K

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *