Thu. Nov 19th, 2026

Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim Minta Pemerintah Tak Bebani Masyarakat

Terkait setoran pajak kurang Rp514 Triliun

Nurhadi Saputra

SAMARINDA, IKNPOST.ID | Setoran pajak kurang Rp514 triliun merupakan kebutuhan penerimaan pajak pada periode November–Desember 2026 untuk mencapai proyeksi (outlook) akhir tahun sebesar Rp2.310,8 triliun (sekitar 98% dari target APBN 2026. Pimpinan MUI mengingatkan agar penagihan pajak tidak membebani daya beli masyarakat dan sektor usaha formal.

Sejumlah tokoh juga mengingatkan hal senada, di Kalimantan Timur anggota komisi II meminta pemerintah tidak menjadikan masyarakat sebagai subjek menutup kekurangan pendapatan negara, saat ini masyarakat sudah terbebani dengan harga kebutuhan sehari hari yang semakin “melambung” dan beban pajak.

“Kalau negara ingin menambah pendapatan, salah satu cara paling mudah memang memungut pajak dari masyarakat. Tetapi, negara yang memiliki kemampuan ekonomi seharusnya tidak terus menambah beban rakyat ketika kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja,” ujar Nurhadi Saputra Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim menanggapi Menteri Keuangan Suahasil Nazara, yang meminta dukungan masyarakat untuk mengejar kekurangan penerimaan pajak Rp514 triliun

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mempertanyakan manfaat pajak yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, Kewajiban membayar pajak harus diimbangi dengan pembangunan dan pelayanan publik yang nyata manfaatnya dirasakan masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat terus diminta taat membayar pajak, sementara manfaat yang kembali kepada mereka sangat minim,” tegas Nurhadi. (k/adv/set dprd kaltim)

About The Author

Bagikan

By K

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *