Tue. Nov 17th, 2026

DPRD Kaltim Evaluasi Perda, Buntut Perusda SKS Merugi?

Rudy Mas’ud

SAMARINDA, IKNPOST.ID | DPRD Kaltim mulai meninjau ulang Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum Perusahaan Daerah Sylva Kaltim Sejahtera (SKS) menyusul kondisi perusahaan yang merugi, bertolak belakang dengan tujuan pembentukannya untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud memaparkan, perusahaan yang berdiri pada 31 Agustus 2000 berdasarkan Perda Nomor 05 Tahun 2000 itu awalnya dirancang untuk menciptakan iklim usaha kehutanan yang kondusif, menjadi sumber PAD, dan membuka lapangan kerja bagi warga.

Modal dasar Perusahaan Daerah Sylva Kaltim Sejahtera seluruhnya berasal dari penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp5.000.000.000,00 Berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited Perusda SKS Tahun 2025, nilai investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Perusda SKS sebesar 100,00%.Terdapat penurunan nilai investasi tahun 2025 pada Perusda SKS sebesar Rp1.512.475.612,00.

Perusda Kehutanan Sylva Kaltim Sejahtera pada Tahun 2025 ditarget memberikan kontribusi ke Kas Daerah sebesar Rp49.800.000,00. Dari nilai tersebut direalisasikan sebesar Rp7.307.593,00 yang merupakan dividen tahun buku 2023 dan disetor tanggal 5 Februari 2025. Untuk Tahun Buku 2024, Perusda Kehutanan Sylva Kaltim tidak membagikan dividen karena target PAD Tahun Buku 2024 sebesar Rp30.000.000,00 sebagaimana tercantum dalam RKAP Tahun 2023 tidak tercapai. Hal ini disebabkan realisasi dividen hanya diterima dari PT. Hutan Sanggam Berau, sementara dividen dari PT. Daisy Timber tidak terealisasi.

” Perusda Kehutanan Sylva Kaltim Sejahtera belum melaksanakan audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 karena keterbatasan dana operasional. Berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited Tahun Buku 2024, Perusda Kehutanan Sylva Kaltim Sejahtera mencatat kerugian sebesar Rp2.324.960,00 serta setoran PAD Tahun 2025 belum dapat direalisasikan karena belum ada fokus usaha sendiri dan menunggu hasil audit KAP dan RUPS dari PT. Hutan Sanggam Berau,”jelas Gubernur Rudy Mas’ud dalam catatan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim mulai membahas soal perusda tersebut, langkah politik pun dilakukan dengan membawa ke ranah Paripurna. Adapun DPRD Kaltim akan melaksanakan paripurna dengan agenda Penyampaian Usulan Penetapan Ranperda diluar Propemperda Tahun 2026 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah PT. Sylva Kaitim Sejahtera (Perseroda), Penetapan Usulan Ranperda diluar Propemperda Tahun 2026 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah PT. Sylva Kaltim Sejahtera (Perseroda). Penyampaian Nota Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan . Hal itu disampaikan ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dalam surat undangan Nomor:100.1.4.4/11-2299/Set.DPRD. (az/adv/set/dprd kaltim)

About The Author

Bagikan

By K

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *