SAMARINDA, IKNPOST.ID | Pemangkasan pokok pikiran (pokir) pada kamus usulan di Kalimantan Timur, yang dilakukan sebagai bagian dari rasionalisasi anggaran provinsi, mengakibatkan terpotongnya beberapa usulan aspirasi masyarakat, di mana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memangkas drastis usulan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kaltim untuk tahun anggaran 2027, dari 160 menjadi hanya 25 program. Hal ini menjadi kekecewaan tersendiri bagi warga dan salah satu anggota DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, saat memberikan bantuan kepada salah satu kelompok nelayan Kutai Katanegara.
“Hari ini kita berada di sanga-sanganya dalam rangka untuk kembali bantu rakyat, ini kita ada di kelompok Laut Biru Muara. Jadi ini ada 10 mesin loncin. Ini jangan sampai diperjualbelikan, Pak,” ucap Baharddin Demmu saat mengunjungi Kelompok Nelayan Laut Biru Muara di Sanga-Sanga Muara, Kutai Katanegara.(29/4/2026)
Ia juga menyatakan permintaan maaf kepada para nelayan, dikarenakan belum dapat melanjutkan bantuan nantinya akibat pemangkasan kamus usulan.
“Kita juga minta maaf untuk seluruh nelayan yang ada di Kutai Kartanegara bahwa 2027 itu untuk sementara kita tidak bisa membantu. Karena tidak ada di kamus, usulan untuk nelayan. Artinya pemerintah tidak mengakomodir kamus usulan yang berhubungan dengan nelayan.” Jelasnya.
Baca juga: Bentuk Kebijakan Pemprov Tak Pro Rakyat, Usulan Pokir Dipangkas
Ia berharap ke depannya dapat memberikan bantuan pada tahun berikutnya.
“Kita berdoa mudah-mudahan tahun berikutnya dibuka kembali. Aamin.” Tutupnya.
Pihak kelompok nelayan juga mengutarakan kekecewaannya terhadap keputusan tersebut.
“Ya kami sangat kecewa dari warga sanga-sanga karena di 2027 untuk kamus nelayan ditutup oleh Pak Gubernur. Sedangkan nelayan di sanga-sanga masih banyak belum terbantukan. Saya rasa itu aja mudah-mudahan di 2028 Gubernur bisa membuka kamus mengenai nelayan, UMKM, Pertanian, dan, Pertanakan. Terima kasih.” Jelas salah satu perwakilan kelompok nelayan Laut Biru Muara. (K)
About The Author
