SAMARINDA, IKNPOST | Perusahaan Daerah (Perusda) Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (BKS) milik pemerintah provinsi Kalimantan Timur didirikan berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2000. Perusaahaan berplat merah ini memiliki kepemilikan saham di PT.Mahakam Sumber Jaya (MSJ) 20 % . Setiap metrik ton mendapatkan deviden sebesar $0,8 yang dibagikan secara bertahap. Adanya saham 20 % saham BKS di PT. MSJ ini tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kontribusi dari income saham 20 % ke kas daerah (kasda) masih belum jelas, karena itu pimpinan DPRD Kaltim mendesak komisi II untuk memanggil pihak PT.MSJ untuk meminta klarifikasi soal itu.
“Beberapa kajian yang masuk memang kita punya saham di Mahakam Sumber Jaya 20% dan itu sudah lama. Saya kira perlu direfresh ulang saham kita. Sudah tinggal berapa, Apakah ada terjadi penurunan atau masih 20% Sampai sekarang, kita tanya masuk ke mana itu,” ujar Hasanuddin Mas’ud ketua DPRD Kaltim pada media ini dilantai 2 gedung D DPRD Kaltim Senin (3/3/2025).
Menurutnya, uang yang masuk dari hasil saham 20 % perusda BKS di PT. Mahakam Sumber Jaya (MSJ) harus jelas dan di buka transparan dan dilaporkan ke legislatif melalui pemerintah provinsi Kalimantan Timur.
” Kalau masih 20 % kita tanya masuk kemana Daskasnya berapa? Tidak ada akuntablenya, nggak transparansi, padahal itu harus masuk laporan ke DPRD melalui pemerintah daerah, kan itu masukan dari batang tubuh
APBD kita nantinya. Nah sampai sekarang kami tidak pernah dapat itu, maka kami menginginkan Nanti komisi II untuk melakukan hearing juga kepada PT Mahakam Sumber Jaya,” jelasnya lagi
Politisi senior Partai Golkar ini juga meminta komisi II dan III DPRD Kaltim untuk menginvestigasi terhadap sejumlah Jetty yang melakukan bongkar muat batubara, apakah pelabuhan itu punya ijin atau tidak.
Pihak PT.MSJ sendiri belum memberikan keterangan, Apakah deviden perusda PT.Bara Kaltim sejahtera (BKS) yang memiliki saham 20% di PT.Mahakam Sumber Jaya diberikan kepada pihak BKS. Kepala Tehnik Tambang (KKT) PT.MSJ Adi Azwarrahman yang dikonfirmasi media ini belum memberikan jawaban atas pertanyaan yang Kalpostonline sampaikan melalui pesan percakapan WhatsApp hingga berita ini ditayangkan.
Kini perusda plat merah ini disorot oleh aktivis pengiat anti Korupsi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Lingkungan Kalimantan Timur (AMPL-KT)
” Yang kami soroti juga terkait kejelasan kepemilikan SAHAM 20% PT. Bara Kaltim Sejahtera (Perusda) pada PT. Mahakam Sumber Jaya yang sejauh ini bagaimana kontribusi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Timur terkait pememilikan saham itu,” ujar Ulul Azmi korlap aksi (AMPL-KT) saat berunjukrasa di DPRD Kaltim Selasa (25/2/2025).
Pengunjukrasa menuntut para wakil rakyat yang duduk di komisi II DPRD Kaltim untuk memanggil pihak Manajeman perusda BKS dan Manajemen PT.Mahakam Sumber Jaya
” Mendesak Komisi II DPRD Kaltim untuk segera memanggil Manajemen Direksi PT. Bara Kaltim Sejahtera dan Manajemen PT. Mahakam Sumber Jaya untuk menanyakan kejelasan Saham 20% PT. BKS terhadap PT. MSJ terkait kontribusi saham terhadap PAD Kaltim sejauh ini,”kata orator lainnya saat membacakan tuntutan aksinya
Dirut PT. BKS, Nidya Listiyono secara terpisah saat dikonfirmasi terkait saham 20 % saham menjelaskan bahwa, pihaknya belum mengetahui banyak soal itu, karena sebagai pejabat baru dan perusahaan sedang dalam proses hukum oleh Kejaksaan.
” Terima kasih teman-teman wartawan, pertama karena memang saya baru masuk dan kemudian terjadi pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi provisi Kalimantan Timur. Kalau bicara 20% saham Ya, tentu karena saya baru. Tentu saya harus pelajari dulu, karena berkas-berkas yang ada hari ini semua saya pikir sudah ada semua di kejaksaan. Cuma nanti kita akan cek dulu,” jelas Nidya Listiyono Direktur Utama Perusda BKS pada media ini Rabu (26/2/2025).
Mantan ketua komisi II DPRD Kaltim ini mengaku memahami pertanyaan dan sorotan banyak pihak, termasuk mahasiswa soal saham 20 % di PT.Mahakam Sumber Jaya (MSJ)
” Tentu bagaimana muncul angka itu dan sebagainya, banyak pertanyaan-pertanyaan itu memang dari teman-teman mahasiswa pun. Saya bilang ya nanti kita akan bicaralah dengan PT. MSJ. Ini seperti apa, pada saat tahun 2000 itu, tapi yang jelas, apa yang hari ini saya jalankan adalah, pertama merapikan administrasi supaya ke depan GCG kami bisa berjalan lebih baik, agar tidak terjadi hal-hal yang menjadi masalah-masalah hukum di kemudian hari,” jelasnya lagi
Mantan Bendahara DPD Partai Golkar Kaltim ini kembali menjelaskan bahwa pihaknya selaku manajemen baru di perusda BKS berkomitmen, agar 20 % tersebut dapat dimanfaatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
” Intinya kalau bicara 20% , sekali lagi saya sampaikan bahwa, saya sampai dengan hari ini belum tahu bagaimana asal muasal dan seterusnya. Intinya adalah angka 20% itu memang adanya seperti itu, nanti kita akan bicara dengan pihak MSJ, pihak pihak yang bekerja sama dengan Bara Kaltim Sejahtera. Kan ada desakan-desakan juga, proporsinya misalnya harganya sekian, menjadi sekian bisa nggak. Kita akan bicarakan nanti, supaya pendapatan asli daerah (PAD) kita bisa lebih meningkat,” pungkasnya. (AZ)
About The Author
K