Sapto : banting harga ini kan bikin masalah
SAMARINDA, IKNPOST | Pemerintah provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2023 membangunan sejumlah Sekolah Menengah Atas. Namun tidak semua proyek tersebut tuntas dilaksanakan pada tahun itu. Bahkan ada SMAN yang hingga April 2024 masih dikerjakan dan sudah mencuat di media sosial, masalah ini pun menjadi perhatian serius pansus LKPJ Gubernur.
“Pansus ini kan sudah melakukan RDP dengan beberapa OPD dengan Mitra komisi 1 komisi 2, artinya ini tinggal komisi 3 dan Komisi 4 sisanya. Minggu depan, saya nanti akan menanyakan perihal masalah yang viral itu. Permasalahannya apa, minimal nanti akan dijawab disampaikan oleh pihak dinas. Kenapa keterlambatan itu terjadi, kita harus tahu agar objektif menilai. Apa yang diprogramkan itu harusnya kan tercapai dan fungsional. Permasalahan apa, nanti kita cocokkan antara laporan di atas meja di atas kertas dengan di lapangan,” kata Sapto Setyo Pramono ketua Pansus LKP Gubernur tahun anggaran 2023 pada Kalpost baru baru ini di gedung DPRD Kaltim.
Menurut Sapto, pihaknya akan mempertanyakan terlambatnya penyelesaian pembangunan sekolah tersebut. Apakah lelang terlambat atau dikarenakan force majeure/kahar. Kemudian dikasih kesempatan Pergub pertama, mungkin kedua, alasanya seperti apa, kita bicara di sini adalah asas manfaat. Kalau ini misalkan masih berjalan, kapan selesainya,jangan sampai uang rakyat ini tidak berfungsi .Misalkan program ini untuk RKB, apa siswa baru nanti bisa berfungsi .Jangan gara-gara diputus, nanti tidak fungsional. Padahal asal ada ketentuan misalkan bayar denda dan jujur, kooperatif dan sebagainya.
“Nanti kalau pertemuan dengan diknas, saya akan mempertanyakan di mana aja itu yang keterlambatan.Sehingga nanti di RDP itu semua sudah lengkap,baru kita terjun ke lapangan per kabupaten/kota .Pasti akan dapat semua, jadi bukan hanya di dinas PU saja, tapi ya Dinas Pendidikan kemudian Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan ataupun dinas-dinas yang lain. Ada belanja langsung maupun belanja tidak langsung, misalkan di Samarinda kita tinjau ya kan ,jadi semua itu sesuai dengan yang diprogramkan kah, yang dimohonkankah atau bagaimana. Semua informasi kita kumpulkan dulu, nanti ada jadwal kelapangan ke seluruh kabupaten/kota,” jelas politisi senior Partai Golkar.
Sapto menegaskan bahwa rekomendasi yang akan diberikan pansus LKPJ bukan abal abal, tetapi sangat objektif. Ketua PII Kaltim ini juga menyorot adanya penawaran harga yang rendah saat lelang. Sejumlah fakta ditemukan,penawaran yang rendah kemudian menang dalam lelang seringkali pelaksanaan proyeknya menimbulkan masalah.
“Kita nanti bikinkan rekomendasi benar-benar objektif. Mohon maaf banting harga ini kan bikin masalah, ini menjadi cermatan kita kemarin. Dasar hukumnya saya mempelajari semua, mulai Perpresnya kemudian Permen Pu-nya. Ini harus sinkron, berbanding lurus antara di meja dengan di lapangan. Mungkin itu gambarannya, tunggu tanggal mainnya,oke, ” pungkasnya.
Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim menyatakan kesiapanya untuk memberikan penjelasanya kepada pansus LKPJ gubernur soal sejumlah proyek pembangunan yang dilaksanakan Diknas di tahun 2023.
“Siap mas,” kata M.Kurniawan Kadisdikbud Kaltim pada Kalpost melalui pesan percakapan whatsapp kemarin. (AZ/QR)
About The Author
K