SAMARINDA, IKNPOST.ID – Suhu politik di pemerintahan Kalimantan Timur terus memanas, tidak hanya kritikan soal kinerja dan penggunaan alokasi anggaran, misalnya pengadaan mobil dinas Gubernur senilai Rp8.49 Miliar, lalu disusul dengan pembentukan tim ahli gubernur yang dinilai “Gemuk”, kali ini warga kembali mengkritisi pengadaan untuk Rumah dinas Gubernur-Wakil Gubernur yang menelan anggaran hingga Rp25 M. Kritik tajam kini memasuki arena baru dengan mengkritisi adanya politik Dinasti yang mengarah pada Pemerintahan Gubernur Rudy Mas’ud. Seruan atau gaung melengserkan Gubernur Rudy Mas’ud Banjiri Media Sosial.
Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) akan menggelar demonstrasi besar-besaran pada 21 April 2026 di Samarinda. Aksi ini disebut bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan akumulasi kekecewaan publik yang dirasakan selama hampir satu tahun terakhir.
“Kami dari kemarin sudah berkumpul untuk membuka posko dalam rangka persiapan aksi di tanggal 21 April di 2016. Yang mana kita hari ini sampai menuju tanggal 20 itu melakukan pergerakan-pergerakan dalam arti membuka posko. Sekarang, tepatnya di sini di Jalan S.Parman, kita membuka posko yang pertama, posko yang kedua ada di simpang Lembuswana” ujar Koordinator lapangan Aliansi Perjuangan Kaltim, Erly Sopiansyah, kepada wartawan, Sabtu (11/4/2026)
Ia berharap warga Kaltim tidak tutup mata terhadap rencana pergerakan aksi ini, menurutnya hal ini bagian dari respon kebijakan Gubernur Kalim.
“Semoga masyarakat Kaltim yang mengetahui pergerakan kita ini adalah untuk perjuangan. Yang mana perjuangan tersebut untuk kepentingan masyarakat Kaltim merespons segala bentuk kebijakan-kebijakan Pak Gubernur Kita yang saat ini yang terlihat sangat menyakitkan hati masyarakat Kaltim.” Tambahnya.
Erly juga menegaskan bahwa aliansi menempatkan isu dugaan nepotisme dan praktik dinasti politik. Menurutnya, kekuasaan di daerah seharusnya murni milik masyarakat Kaltim.
“Ini bukan gerakan tiba-tiba. Ini suara yang tumbuh dari bawah, dari masyarakat yang merasa tidak didengar. Pemerintahan itu milik rakyat, bukan milik keluarga atau kelompok tertentu,” Tandasnya .
Berdasarkan info yang diterima, sudah terdapat 44 organisasi yang menyatakan kesiapan untuk bergabung, dengan estimasi warga hingga 4075 orang. Jumlah ini berkemungkinan akan bertambah seiring konsolidasi yang masih berjalan. (K)
About The Author
