
SAMARINDA, IKNPOST | Saat ini diseluruh Indonesia sedang melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) seperti bupati/walikota hingga gubernur, termasuk di Kalimantan Timur. Tensi politik pun memanas, para calon berupaya menarik simpatik masyarakat. Pelaporan sejumlah kasus oleh elemen masyarakat dan mahasiswa ke Aparat Penegak Hukum (APH) terkait kandidat juga mewarnai pesta demokrasi lima tahunan ini.
Mahasiswa sebagai salah satu kalangan intelektual merupakan magnet tersendiri pagi elit politik yang terlibat di Pilkada, karena itu sangat rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik sesaat.
” Mahasiswa di perguruan tinggi sangat rawan di tunggangi kepentingan politik sesaat dalam Pilkada oleh elit politik, untuk menyerang lawan politiknya dengan melaporkan kasus – kasus ke APH. Sayangnya laporan itu terkadang kurang di dukung dengan bukti yang akurat,” ujar Dr.Jaidun SH.MH dosen Widyagama Samarinda pada media ini kemarin.
Menurut Jaidun, Mahasiswa memang punya hak untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi di Pemilu seperti Pilkada. Namun mahasiswa harus menjadi motor dalam pilkada untuk memberikan pencerahan politik kepada masyarakat, untuk memilih figur yang punya kapabilitas dan berintegritas dalam membangun Kalimantan Timur.
” Misalnya politik uang, ini sangat berbahaya bagi demokrasi dan perkembangan pembangunan di Kalimantan Timur. Disini perlunya peran mahasiswa untuk menjadi filter terdepan dalam mengantisipasi “permainan” uang oleh elit politik di pemilihan gubernur Kaltim,” ujar mantan tenaga ahli komisi hukum DPRD Kaltim .
Ketika disinggung soal pelaporan kasus dugaan korupsi oleh mahasiswa ke APH disaat proses Pemilihan gubernur sedang berjalan. Mantan pengiat anti korupsi ini berpendapat bahwa, pelaporan hendaknya tidak ada kepentingan tertentu untuk menjatuhkan lawan politik.
” Pertanyaan saya, mengapa laporan dilakukan saat proses Pilgub berjalan, tapi diam saja ketika tidak ada pesta demokrasi. Saya hanya mengingatkan buat mahasiswa, untuk berhati hati, agar tidak ditunggangi kepentingan sesaat oleh elit politik, karena dampaknya bisa jadi black Campaign (kampanye hitam),” pungkasnya (AZ)