Sapto : Tidak buat saya , kita benar-benar fungsi pengawasan.
SAMARINDA, IKNPOST | Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) gubernur tahun 2023 telah dilaporkan dalam sidang paripurna 12 Juni 2024, dalam laporan itu sejumlah temuan dilapangan dibuka terang benderang oleh pansus. Tidak hanya itu, pansus juga memberikan rekomendasi keras untuk sejumlah OPD. Sikap kritis pansus kali ini nampaknya berbeda dengan pansus LKPJ sebelumnya, kinerja pansus pun dicurigai karena kepentingan pilkada, khususnya pemilihan gubernur Kaltim 2024 mengingat petahana maju kembali.
Sapto Satyo Pramono Ketua pansus LKPJ 2023 ketika di konfirmasi soal itu nampak “tensi naik” alias sedikit emosi. Menurutnya pansus bekerja tidak ada kepentingan soal itu, pansus bekerja dengan hati dan pikiran.
” Apa maksud pertanyaan anda, Pansus itu murni benar-benar bekerja,mungkin selama ini Pansus LKPJ itu sama dengan yang lain. Tidak buat saya , kita benar-benar fungsi pengawasan. Kontrol itu harus dijalankan, tidak ada kepentingan politis, tidak ada kepentingan tentang mau ada Pilkada, itu perlu digaris bawahi ya,” kata Sapto dengan nada tinggi pada Kalpostonline Rabu (19/6/24) dilantai 4 Gedung DPRD Kaltim
Menurut Sapto, bekerja itu harus dengan rasa, pikiran dan hati, jadi bukan hanya rutinitas. contoh kalau kita bicara upgrade SDM (Sumber Daya Manusia), SDM yang mana yang mau di-upgrade .Siapa saja yang di-upgrade ,semua harus clear. SDM mana yang bisa menyongsong ke depan dengan mengetahui tentang isu-isu Global . Isu yang saat ini berkembang, bukan kita santai-santai saja .
“Uang rakyat itu harus dipertanggungjawabkan untuk kemakmuran dan kepentingan rakyat, bukan hanya cuma duduk diam, dengar,bekerja begitu-begitu saja. Tidak boleh begitu, kalau kita bicara menyelesaikan masalah pendidikan.Misalkan masalah Pendidikan provinsi di SMK/SMA, kita harus maping dengan jelas kabupaten/ kota .Berapa kebutuhan SMA, berapa kebutuhan SMK sudah ada berapa, ke depannya perlu berapa anggaran, kan jelas,” katanya lagi
Pansus tidak ada kepentingan politik , contohnya pansus tidak pernah mendiskreditkan OPD, seluruh OPD atau badan semua ditinjau kinerjanya. artinya jangan kita berkaca terhadap yang lalu, tetapi ke depan apa yang kita harus songsong. Maka dalam hal ini kita harus menyusun namanya APBD 2025, harus lebih baik daripada tahun 2023 atau tahun 2024 dan harus clear.
“Bicara pembangunan, anda sudah tahu banyaknya kegiatan-kegiatan yang tidak baik-baik saja. Makanya saya minta di rekomendasi itu, silakan dihitung ulang inspektorat, dinas terkait bersama-sama, nanti didampingi Pansus
yang lama. karena tahu betul progres-progres yang disampaikan itu, Hakul yakin tidak benar.Apakah itu dibiarkan, kan tidak, sedangkan kita dituntut Bagaimana pelayanan ke masyarakat,” tegas ketua DPD PII Kaltim ini
Politisi senior Partai Golkar ini juga menepis kecurigaan, bahwa pansus dalam melakukan pengecekan kelapangan atau uji petik di lokasi proyek dengan cara merekayasa.
“Fakta tidak ada rekayasa. Tanya semuanya,silakan cek semuanya. Apa yang saya lakukan mulai dari 10 kabupaten/ kota. Mulai dari Kubar, Mahakam Ulu saja saya tinjau. Dengan siapa pun pekerjaan itu , saya melaksanakan dengan sepenuh hati dengan keikhlasan, Tidak ada tendensi apa-apa. Nah di situ yang harus digaris bawahi, Tidak semua orang berprasangka tidak baik terhadap dewan, makanya fungsi dewan sebagai pengawasan itu harus ditegakkan, ya itu Yang clear,”Pungkasnya (AZ).
About The Author
