Salehuddin: Kurang Maksimal di Sisi Mana
SAMARINDA, IKNPOST.ID | Wakil rakyat yang duduk di DPRD Kaltim diminta menjalankan fungsinya secara optimal, tidak hanya soal budgeting, tetapi juga fungsi kontrol terhadap kinerja gubernur. Sebagian masyarakat menilai fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Kaltim terkesan lemah, terutama untuk hal – hal tertentu.
Komisi I DPRD Kaltim yang membidangi hukum dan pemerintahan menegaskan bahwa, DPRD Kaltim menjalankan fungsi dan tugasnya berjalan dengan normal.
“Ya, selama ini tugas dan fungsi DPRD sebenarnya berjalan dengan normatif. Intinya sesuai dengan tugas, fungsi masing-masing komisi pembidangan, kita bekerja secara maksimal. Terkait dengan misalnya ada beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah. Saya pikir selama masih dalam konteks visi misi sekaligus juga sesuai dengan kaidah penyelenggaraan daerah, saya pikir kita juga sudah melakukan Pengawasan itu.
Tetapi ada beberapa hal yang mungkin dianggap masyarakat kurang maksimal,” ujar Salehuddin sekretaris komisi I DPRD Kaltim di gedung B Senin (1/12/2025).
Politisi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa, komisi pembidangan telah bekerja melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam mengawasi kinerja gubernur dan jajarannya. Menurutnya, masyarakat harus memperjelas fungsi pengawasan dibidang mana yang dinilai masih lemah.
“Nah, tentunya ada menyikapi ini beberapa hal mungkin termasuk alat komisi, peralatan di komisi juga berperan aktif. Apa yang dianggap oleh masyarakat belum maksimal tentunya perlu diperjelas di sisi mana, di bidang apa yang dianggap belum maksimal dalam pengawasan. Karena setahu kami komisi I,II, III dan IV luar biasa untuk melakukan proses pengawasan itu, terutama untuk beberapa kegiatan-kegiatan atau program yang menjadi skala prioritas provinsi, terkait dengan visi misi, termasuk gratispoll, kemudian josspoll, termasuk beberapa kebijakan yang lain,” jelas eks ketua DPRD Kukar
Pria Kelahiran Liang 30 Agustus 1978 ini menambahkan bahwa, mungkin saja ada dibidang tertentu fungsi pengawasan lemah, namun DPRD Kaltim bekerja dibagi dalam alat kelengkapan dewan seperti komisi pembidangan.
“Walaupun mungkin di beberapa pembidangan, itu ada di komisi masing-masing. Saya pikir selama ini on the track saja. Tapi kalau misalnya ada masyarakat merasa kurang maksimal di sisi mana? Nah, ini yang mungkin perlu dipertanyakan. Di bidang apa saja,” pungkas politisi senior partai Golkar Kaltim. (AZ)
About The Author
