Ruang Anggota Banyak Dikomplain, Di ruang FPKB Kulkas dan TV hilang
SAMARINDA, IKNPOST | Proyek Rehab Gedung A,C,D dan E DPRD Kalimantan Timur Jl.Teuku Umar Samarinda dengan nomor Kontrak 000.3.3/925/SMPK/CK-VI/2024. Nilai kontrak Rp 55.000.703.000. dengan waktu pelaksanaan dari 5 Juni 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Kontraktor pelaksana yaitu PT.Payung Dinamo Sakti dengan Konsultan Pengawas PT.Surya Cipta Engineering yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimatan Timur TA 2024, melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR) provinsi Kalimantan Timur. Proyek puluhan miliar itu hingga hari ini (24/2/2024) belum bisa digunakan para wakil rakyat untuk sejumlah kegiatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) seperti rapat atau RDP. Aktivis pengiat anti korupsi mengkritik tajam, bahkan hari Selasa (25/2/2025) bakal di demo oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Lingkungan Kalimantan Timur (AMPL-KT).
Disisi lain keluhan soal kondisi ruang kerja anggota dewan mulai disuarakan pimpinan komisi I DPRD Kaltim.
” Yang menjadi keluhan ini ruangan anggota, kalau ruang rapat kemarin sudah bagus kayaknya,tinggal speakernya aja. Nah ruangan anggota ini yang banyak komplain, artinya sebelum direhab dengan sesudah direhab ini ko kayak tidak terlalu signifikan gitu loh, Itu saja,” ujar Selamat Ari Wibowo ketua Komisi I DPRD Kaltim diruang Fraksi PKB pada media ini Senin (24/2/2025).
Menurutnya komisi I belum membicarakan soal sanksi terhadap pelaksana proyek atau kontraktor, namun meminta kepada instansi terkait melaksanakan fungsi dan tugasnya terhadap proyek rehab gedung DPRD Kaltim yang belum selesai dilaksanakan sebagaimana waktu pelaksanaan yang tertuang dalam SPK.
“Kalau instansi terkait tentunya kita harap mereka bisa berjalan sesuai dengan koridor aturan yang
berlaku, misalnya ada keterlambatan atau ada kesalahan dan sebagainya. Itu kan memang sudah ada yang mengatur ya dari segi aturan. Kalau kami komisi I kemarin memang hasil rapatnya kita melakukan sidak dulu hasil rehabnya. Jadi kami belum mengarah ke masalah hukum dan sebagainya.Kami lebih sidak dulu nih,misalnya ruangan fraksi hari ini. Ruangan fraksi sudah cukup bagus, tapi ternyata barang-barangnya hilang, kulkasnya enggak ada, TV yang kemarin ada sekarang enggak ada,” jelasnya lagi
Dijelaskan pula bahwa pihaknya masih mengecek di wilayah itu, sedangkan terkait masalah hukum seperti keterlambatan sudah melihat faktanya, namun belum mengetahui apakah ada sanksi yang diberikan instansi terkait terhadap kontraktor pelaksana.
” Keterlambatan sudah tahu, tapi apakah sanksi dan sebagainya itu Komisi I belum tahu. apakah ada sanksi dari pihak terkait,” katanya.
Disinggung soal Pergub soal efisiensi anggaran dengan kondisi rehab gedung yang belum selesai, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan bahwa, pihaknya terus berupaya untuk efesiensi. Namun secara jujur diakuinya bahwa rapat diluar gedung DPRD Kaltim seperti dihotel – hotel membawa dampak relatif kurang baik.
” Jadi memang kita upayakan terus supaya secepatnya clear, karena rapat di hotel ini, selain masalah efisiensi menyulitkan kita juga. Contoh sesuatu yang harusnya kita selesaikan rapat hari ini harus 3 hari karena rapatnya di Balikpapan, ini mengacaukan jadwal Banmus,” katanya
Pria kelahiran Blitar 05 January 1981 ini juga menceritakan, kemarin teman-teman Banmus dengan teman-teman yang di luar Banmus sempat bersih tegang, karena masalah yang tabrakan ini.
” Padahal ini tidak akan terjadi kalau seandainya ruang rapat di sini (gedung DPRD). Efisiensi dilakukan. Selama ini efisiensi mengacu kepada biaya perjalanan dinas dan juga yang lain-lain. Kemarin ada sekitar Rp20 miliar yang kita lakukan efisiensi . Adanya ruang rapat, sudah dua yang bisa difungsikan. Insya Allah sudah enggak kayak kemarin. Kalau kemarin kita harus rapat mendadak di rumah Jabatan itu kan. Nah sementara yang lain Rapatnya di Balikpapan dan di hotel sehingga agak menyulitkan kita,” pungkasnya. (AZ)
About The Author
K