
JAKARTA, IKNPOST – Mahkamah Konstitusi ( MK ) telah memutuskan 58 perkara sengketa hasil Pilkada Serentak 2024 melalui persidangan dismissal sesi I yang dilaksanakan di ruang sidang Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025). Dari gugatan itu, hanya 6 perkara yang lanjut ke tahap selanjutnya, sedangkan 52 perkara tumbang.
“Kita baru saja menyelesaikan pembacaan putusan atau ketetapan di sesi pertama, yang jumlahnya itu 58 putusan dan ketetapan. Jadi kalau kita rinci, tadi sudah dibacakan seluruhnya. Ada 52 perkara itu yang tidak dilanjutkan ke tahapan berikutnya,” kata Kabiro Humas dan Protokol MK, Pan Mohammad Faiz kepada wartawan di Gedung MK.
“Kalau dirinci, itu ada 9 permohonan yang ditarik yang tadi sudah dikeluarkan ketetapan. Ada 8 permohonan yang dinyatakan gugur, 1 permohonan itu tidak berwenang dan 34 permohonan tidak diterima, sementara yang 6 perkara akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya,” sambungnya.
Enam perkara yang melanjutkan ke tahapan berikutnya di antaranya Kota Tasikmalaya, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Mimika. Lalu ada Kota Banjarbaru dan Kabupaten Aceh Timur.
Selanjutnya persidangan pembuktian akan mendengarkan keterangan saksi dan ahli. Sidang tersebut dijadwalkan pada 7-17 Februari 2025.
“Kalau ini adalah PHPU kabupaten-kota, jumlah saksi atau ahli untuk tiap-tiap perkara dan tiap pihak itu maksimal 4 orang,” tambahnya.
Faiz menegaskan pengajuan daftar saksi ataupun ahli, paling lambat dilakukan satu hari kerja sebelum persidangan. Saksi ataupun ahli pun diminta untuk melampirkan keterangan tertulis tentang apa yang akan disampaikan nanti dalam persidangan.
“Kalau ahli ada tambahan, harus menyerahkan CV dan juga surat izin, jika misalnya dari instansi atau dari kampus, maka perlu ada izinnya. Nah itu adalah perbedaan untuk saksi dan ahli. Sebagai tambahan, saksi nanti hanya bisa didengar keterangan, apa yang dilihat, diketahui secara langsung, tidak bisa memberikan pendapat atau opini, ini berbeda dengan ahli,” tuturnya.
Berikut rincian 6 perkara yang dilanjutkan pada sesi I:
- Perkara 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Tasikmalaya
- Perkara 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Magetan
- Perkara 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Pesawaran
- Perkara 272/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Mimika
- Perkara 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Banjarbaru
- Perkara 44/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Aceh Timur.
Sementara 52 perkara yang tidak dilanjutkan pada sesi I:
- Perkara 35/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Toraja Utara
- Perkara 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Tomohon
- Perkara 21/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Kuantan Singingi
- Perkara 39/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Mesuji
- Perkara 15/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Langsa
- Perkara 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Lhokseumawe
- Perkara 179/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Bogor
- Perkara 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Padang Panjang
- Perkara 45/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Ponorogo
- Perkara 48/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Tulang Bawang
- Perkara 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Dumai
- Perkara 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Gorontalo
- Perkara 46/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Bolaang Mongondow
- Perkara 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Pagar Alam
- Perkara 03/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Empat Lawang
- Perkara 98/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Belitung Timur
- Perkara 114/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Tapanuli Utara
- Perkara 119/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Banyuwangi
- Perkara 88/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Pagar Alam
- Perkara 79/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Takalar
- Perkara 91/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Nias Utara
- Perkara 19/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Pulau Morotai
- Perkara 69/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Pulau Morotai
- Perkara 139/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Muaro Jambi
- Perkara 148/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Raja Ampat
- Perkara 92/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Minahasa
- Perkara 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Pekanbaru
- Perkara 172/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Raja Ampat
- Perkara 208/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Sorong Selatan
- Perkara 247/PHPU.GUB-XXIII/2025 Gubernur Sumatera Utara
- Perkara 151/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Tapanuli Tengah
- Perkara 152/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Deli Serdang
- Perkara 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Binjai
- Perkara 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Medan
- Perkara 187/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Cirebon
- Perkara 10/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Pangandaran
- Perkara 22/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Klaten
- Perkara 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Sawahlunto
- Perkara 186/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Kapuas
- Perkara 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Semarang
- Perkara 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Probolinggo
- Perkara 261/PHPU.GUB-XXIII/2025 Gubernur Sulawesi Utara
- Perkara 263/PHPU.GUB-XXIII/2025 Gubernur Jawa Tengah
- Perkara 271/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Kepulauan Yapen
- Perkara 205/PHPU.GUB-XXIII/2025 Gubernur Papua Selatan
- Perkara 116/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Lingga
- Perkara 142/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Tambrauw
- Perkara 240/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Mamuju Tengah
- Perkara 287/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Puncak
- Perkara 307/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Intan Jaya
- Perkara 66/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Solok
- Perkara 280/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Puncak (sindonews)