Thu. Jul 3rd, 2025
Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).(Foto: Inilah.com/ Vonita Betalia)

JAKARTA, IKNPOST – Hasil perhitungan jumlah rakyat kemiskinan di Indonesia pada 2024, versi World Bank atau Bank Dunia, menyebut 60,3 persen, atau setara 172 juta orang, bikin gaduh. Data tersebut buru-buru dibantah Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Kali ini, Menko Airlangga menggunakan standar Badan Pusat Statistik (BPS) yang angkanya lebih rendah. “Pemerintah punya angka, standarnya ada,” kata Menko Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Asal tahu saja, BPS menghitung jumlah rakyat miskin menggunakan standar garis kemiskinan sebesar Rp595.242 per kapita per bulan. Atau nyaris Rp20 ribu per orang per hari. Rasa-rasanya angka ini sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Ketika harga barang saat ini menjulang tinggi. 

Alhasil, BPS mencatat angka penduduk miskin di Indonesia, lebih rendah ketimbang versi Bank Dunia. Per September 2024, jumlahnya hanya 9,03 persen dari total penduduk berdasarkan Susenas 2024 sebanyak 285,1 juta jiwa. Atau hanya 25,22 juta jiwa.

Sementara Bank Dunia, menggunakan standar pendapatan negara menengah ke atas (upper middle income country) sebesar US$6,85 per kapita per hari. Dengan kurs Rp16.800, angka itu setara Rp115.080 per orang per hari.

Alasan Bank Dunia menggunakan standar Rp115.080 per orang per hari, karena Indonesia masuk negara berpendapatan menengah ke atas pada 2023. Kala itu, pendapatan nasional bruto Indonesia atau gross national income (GNI) mencapai US$4.580 per kapita.

Syarat sebuah negara masuk kategori menengah ke atas, GNI-nya harus berada di kisaran US$4.466 hingga US$13.845 per kapita. Sehingga 60,3 persen dari total penduduk Indonesia yang 285,1 juta jiwa, setara dengan 172 juta jiwa.

Dikatakan Menko Airlangga, standar garis kemiskinan yang saat ini dijadikan acuan BPS, tengah ditinjau ulang pemerintah.

Namun, tak ditegaskan apakah akan dilakukan perombakan atas standar kemiskinan dengan menyesuaikan dengan standar negara berpendapatan menengah tinggi, sesuai klaifikasi Bank Dunia. “Akan kita review lagi,” pungkas mantan Ketua Umum Partai Golkar itu. (Inilah.com)

About The Author

Bagikan

By K

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *