SAMARINDA, IKNPOST | Sosialisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online dan Peluncuran (Launching) Seven Days Service (SDS) Pencairan SP2D 7 Hari (Senin sampai Minggu) dilaksanakan Selasa, 27 Mei 2025 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kaltim, di Ballroom Hotel Mercure Samarinda.
Wagub Seno Aji berterimakasih ke seluruh peserta sosialisasi yang hadir, dan mengapresiasi kepada BPKAD Kaltim yang melaksanakan kegiatan tersebut, harapannya dapat menjadi awal yang positif dalam melakukan perbaikan tata kelola keuangan yang lebih baik. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji saat saat membuka acara tersebut.
Manurut Wagub, dalam upaya mewujudkan pelayanan publik berkualitas dan terpercaya, sistem pemerintahan berbasis elektronik, satu data Indonesia yang terpadu dan menyeluruh, dan penguatan aspek keamanan siber serta keamanan informasi, maka diperlukan percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional.Lanjutnya, Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa konsep tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menjadi salah satu prinsip yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dijelaskan pula oleh wagub bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah wajib menyiapkan informasi yang di kelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
“SIPD dilaksanakan untuk mempermudah pengambilan keputusan, serta mempermudah monitoring dan evaluasi maupun konsolidasi statistik data keuangan, yang dapat dilakukan secara online dan real time, agar dapat diakses oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat dengan hasil yang akurat,” ujar wagub.
Ditegaskan wagub bahwa, dilaksanakanya SP2D Online dan SDS Pencairan SP2D 7 hari, dimulai Senin sampai Minggu) merupakan langkah nyata dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, sebagaimana misi Kaltim 2025-2030, di misi keempat yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, dan berintegritas berbasis teknologi informasi. (QR/ADV/DPRD Kaltim)
About The Author
