SAMARINDA, IKNPOST | Rombongan Pemerintah kabupaten Katingan provinsi Kalimantan Tengah dipimpin Wakil Bupati Firdaus, Senin (19/5/2025) melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).Kunjungan kerja ini dalam rangka referensi, adopsi dan penerapan Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF CF). Rombongan ini diterima Wakil Gubernur Kaltim H Seno Aji di ruang rapat Tepian II Kantor Gubernur Kaltim jalan Gajah Mada Samarinda.
Dalam kesempatan itu Wakil Bupati Katingan Firdaus mengatakan kunjungan kerja ke Kaltim bertujuan untuk menggali potensi dan mendapatkan sumber-sumber PAD baru, khususnya di potensi sumber daya sektor kehutanan yang selama ini bisa dioptimalkan Pemprov Kaltim melalui pengelolaan pengendalian perubahan iklim atau penurunan emisi karbon
Wagub Seno Aji mengucapan selamat datang di Benua Etam Kalimantan Timur kepada rombongan Pemkab Katingan bersama DPRD Katingan. Wagub Seno didampingi Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim Ujang Rahmad berbagi pengalaman pelaksanaan program penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sektor berbasis lahan di Kalimantan Timur
“Semoga pertemuan ini memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk Kabupaten Katingan, terutama dalam upaya mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah di Katingan, khususnya pada sektor kehutanan,” ujar wagub Seno Aji
Menurut Wagub, Kalimantan Timur berkomitmen pelaksanaan FCPF CF dilakukan sejak tahun 2008 yang diwujudkan melalui penerapan ekonomi hijau yang diintegrasikan dalam RPJMD Kaltim dan terus berlanjut hingga saat ini. Lanjutnya, saat ini Pemerintah Indonesia sudah menerima sekitar USD20,9 juta dari total USD110 juta dari Bank Dunia sebagai lembaga yang dipercaya negara donor untuk menyalurkan carbon fund. Dana diterima pusat dan turun langsung ke desa, kabupaten dan provinsi. Jadi manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat pedesaan dan untuk pola pengelolaan hutan.
“Banyak sebenarnya yang bisa kita harapkan dari carbon fund. Perusahaan-perusahaan besar di dunia banyak yang menginginkan perdagangan karbon dari Kaltim dan Indonesia. FCPF di Kaltim bisa menjadi contoh bagi provinsi lainnya yang memiliki hutan di Indonesia untuk bisa meningkatkan PAD melalui skema FCPF ataupun perdagangan karbon,” katanya (QR/ADV/DPRD Kaltim)
About The Author
