KUTAI KARTANEGARA, IKNPOST | Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menerima Kunjungan Tim Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Kalimantan Timur dalam rangka pembahasan isu dampak pembangunan dan tata kelola Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rombongan dipimpin Auditor utama BPKP, Antar MT Sianturi itu diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Sunggono di Ruang Eksekutif Kantor Bupati.
Turut mendampingi Sekda Sunggono dalam penerimaan itu Kepala Bagian Tata Pemerintahan Yani Wardana, Sekretaris BPKAD Akhmad Marisi, perwakilan Bappeda, perwakilan Inspektorat, dan perwakilan Dinas Permukiman dan Tata Ruang (Perkim) serta perwakilan OPD terkait lainnya.
Sekda Sunggono dalam paparannya menjelaskan Kukar sebagai mitra strategis kerap mengikuti berbagai forum baik di daerah maupun tingkat nasional.
Berbagai usulan terkait pembangunan dan tata kelola baik itu kependudukan maupun kepegawaian pun telah dilakukan, namun belum mendapat respon dari pemerintah pusat.
Dijelaskan terdapat lima kecamatan yang wilayahnya masuk dalam IKN, yaitu : Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, Sanga Sanga, Samboja dan Kecamatan Samboja Barat, dari lima kecamatan tersebut terdapat 34 desa atau kelurahan.
“Ini akan mengakibatkan Kukar kehilangan potensi pendapatannya kurang lebih tiga sampai enam triliun rupiah, karena ke lima Kecamatan tersebut merupakan daerah penghasil di sektor minyak dan gas bumi (migas) dan juga batubara,” kata Sekda dikutip dari rri.co.id.
Sunggono juga mengungkapkan bahwa Kukar tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan pembangunan di kecamatan-kecamatan tersebut walau diketahui nantinya akan menjadi bagian dari IKN dan akan diserahkan semuanya.
Sunggono berharap komitmen yang jelas dan tegas dari kementerian atau lembaga mengenai kebijakan ke depan bagi Pemkab Kukar dengan adanya IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
“Kami pemkab Kukar berharap, agar pemerintah pusat berkomitmen untuk memikirkan dampak ke depan adanya IKN Nusantara, bukan hanya masalah batas wilayah saja, tetapi juga menindaklanjuti masalah-masalah di dalamnya,” katanya. (QR/ADV Dinas PU Kukar).
About The Author
K