SAMARINDA, IKNPOST | Tertabraknya jembatan Mahakam I Samarinda berulang kali membuat keresahan masyarakat kalimantan Timur terkhusus warga Kota Samarinda. Warga khawatir akan keselamatan nyawa mereka ketika melintas dijembatan yang sudah 23 tertabrak tersebut. Pemerintah provinsi Kalimantan Timur pun prihatin atas peristiwa tersebut, disisi lain pemprov Kaltim juga tidak menerima kontribusi dari alur pelayaran kapal dibawah jembatan tersebut
“Sudah 23 kali jembatan ditabrak. Ini jelas membahayakan dan merugikan. Karena itu, penghentian sementara aktivitas di bawah jembatan harus dilakukan,” ujar Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji, baru baru ini kepada awak media.
Kewenangan pengelolaan alur pelayaran berada di pemerintah pusat. Namun demikian Pemprov Kaltim memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi keselamatan masyarakat yang melintasi jembatan tersebut.
Apalagi jembatan itu sudah berulang kali tertabrak ponton maupun tongkang. Menurut Seno Aji, Pemprov Kaltim tengah mengusulkan pengambilalihan pengaturan lalu lintas kapal di bawah Jembatan Mahakam ke pemerintah pusat. Tujuannya bukan hanya menghindari insiden berulang, tetapi juga untuk membuka peluang peningkatan pendapatan asli daerah dari retribusi kapal atau tongkang yang melintas.
“Selama puluhan tahun, aktivitas kapal di bawah kolong jembatan tidak pernah memberikan keuntungan bagi Kaltim. Ini yang ingin kami ubah dan kita usulkan ke pusat,” ujarnya.
Wagub Seno Aji menjelaskan bahwa Gubernur Kaltim sudah bertemu langsung dengan Menteri Perhubungan untuk membahas usulan tersebut. Surat permohonan resmi juga telah disampaikan ke pemerintah pusat, dan kini pihaknya menanti tindaklanjut.Pemprov berharap, melalui pengambilalihan keselamatan masyarakat terjamin dan daerah dapat meraih manfaat ekonomi.
“Kalau dibiarkan maka jembatan bisa terus terusan ditabrak. Ini harus segera diatur ulang, agar masyarakat aman dan Pemprov Kaltim tambah PAD,” tegasnya. (QR/ADV/DPRD Kaltim)
About The Author
