KUTAI KARTANEGARA, IKNPOST | Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ( Pemkab Kukar) komitmen melanjutkan proyek peningkatan jalan poros di kawasan hulu untuk membangun konektivitas antarwilayah. Meski pun tidak mendapat kucuran anggaran dari pemerintah pusat. Hal itu terkait dengan keputusan pemerintah pusat yang memangkas Dana Alokasi Khusus (DAK) hingga tidak tersisa. Untuk diketahui proyek itu awalnya direncanakan skema skema pembiayaan atau anggaran dari perpaduan APBD Kukar dan DAK.
“Tahun ini kita sudah ada kontraknya. Nilainya sekitar Rp 20 miliar dan Rp 30 miliar, jadi totalnya hampir Rp 50 miliar. Proses lelang sudah dilakukan,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara (Wiyono) belum lama ini.
Pemkab Kukar awalnya dijanjikan pemerintah pusat untuk proyek tersebut melalui DAK, tetapi fakta dibatalkan. Namun demikian Pemkab Kukar dengan APBD yang ada mengambil alih pembiayaan melalui APBD.
“Proyek yang sebelumnya dilelang dan dikontrakkan dengan dana DAK, sekarang ditanggulangi sepenuhnya
oleh APBD Kukar,” terang Wiyono.
Menurut Kadis DPU Kukar Wiyono, bahwa proyek ini sangat penting karena menghubungkan sejumlah kecamatan di kawasan hulu yang memiliki mobilitas tinggi dan menjadi jalur distribusi logistik utama.Keputusan melanjutkan proyek Lapis Kedua tanpa menunggu bantuan pusat merupakan arahan Langsung dari Bupati Kukar yang tidak ingin kebutuhan masyarakat terganggu.Jalan yang baik memangkas waktu tempuh, mengurangi biaya transportasi, dan mendukung pengembangan ekonomi lokal, terutama sektor pertanian dan perdagangan masyarakat. Konektivitas antarwilayah merupakan hal krusial dalam mengendalikan biaya logistik dan
distribusi barang kebutuhan pokok, terutama di daerah dengan akses terbatas.
“Kalau jalan ini sampai terputus, maka dampaknya terhadap inflasi di wilayah itu pasti akan sangat tinggi,” katanya. (QR/ADV/DPU Kukar).
About The Author
