KUTAI KARTANEGARA,IKNPOST | Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang kini dipimpin pasangan bupati Edi Damansyah dan wakil bupati Rendi Solihin terus berupaya melakukan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintahanya, bahkan Pemkab Kutai Kartanegara sudah berada di atas rata-rata nasional.
Bupati Edi Damansyah menyampaikan itu saat membuka Sosialisasi Program Pemberantasan Korupsi untuk anggota Legislatif (DPRD), Eksekutif (Eselon II), dan Camat di lingkungan Kukar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kukar. Kegiatan itu menghadirkan narasumber dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Ismail Hindersah (Pemangku Wilayah Kaltim) dan Basuki Haryono (Pemangku Wilayah Kaltara dan Gorontalo).
Bupati Edi mengutarakan bahwa hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan oleh KPK-RI menunjukkan perilaku korupsi di Indonesia masih terkait erat dengan penyuapan, pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan anggaran, yang melibatkan pihak swasta dan pegawai pemerintahan.
“Hasil SPI tahun 2023 menunjukkan Indeks SPI rata-rata seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) peserta berada di angka 70,97, sementara Pemkab Kukar mendapatkan skor 67,69 atau masuk dalam kategori rentan,” ujarnya, Rabu (4/9/2024).
Menurut Bupati Edi, hasil SPI di Pemkab Kukar menunjukkan bahwa risiko korupsi dalam pelaksanaan tugas masih sangat tinggi. Upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemkab Kukar sudah berada di atas rata-rata nasional, tetapi peningkatan masih diperlukan , agar perilaku antikorupsi dapat diterapkan lebih luas,
“Peningkatan kualitas pencegahan korupsi harus terus ditingkatkan hingga korupsi dapat dikendalikan. Harapannya, upaya pemberantasan korupsi dapat berdampak positif bagi masyarakat, sehingga layanan publik bebas dari praktik korupsi,” jelasnya. (QR/ADV/Dinas PU Kukar)
About The Author
K