SAMARINDA, IKNPOST | Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-19 Selasa (17/6/2025), agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi – fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Tujuh Fraksi menyampaikan berbagai pandangan dan rekomendasi terhadap laporan keuangan daerah
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana. Paripurna dihadiri Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.
Shemmy Permata Sari, Juru bicara Fraksi Golkar menyampaikan pentingnya tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK RI terhadap hasil audit sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan APBD Kaltim Tahun Anggaran 2024.
Kemudian Fraksi Gerindra dengan Jubir Andi Muhammad Afif Rayhan Harun menggaris bawahi tantangan pengentasan kemiskinan di Kaltim. Meskipun persentase penduduk miskin Kaltim turun dari 6,11 persen pada 2023 menjadi 5,78 persen pada 2024, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat. “Ini menunjukkan bahwa masyarakat miskin semakin kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, sementara ketimpangan semakin tajam,” katanya.
Fraksi PDIP jubirnya, Guntur, mengkritisi pembagian dana karbon yang belum sepenuhnya diterima desa yang berhak. FPDIP mempertanyakan kendala dalam penyaluran dana yang diterima sejak 2022. “Kami ingin kejelasan mengenai hambatan dan kelanjutan penerimaan dana ini,” ujar Guntur.
Fraksi PAN-Nasdem yang diwakili Abdul Giaz, meminta pemprov Kaltim optimalisasi belanja daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan UMKM.
“Cukup banyak anggaran yang tidak terserap. Mohon dijelaskan apa penyebabnya? Fraksi PAN-Nasdem mengingatkan agar pemerintah daerah melakukan optimalisasi belanja daerah. Support pada UMKM atau usaha ekonomi produktif akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Fraksi PKS dibacakan Subandi, mengkritisi rendahnya kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Fraksi PKS mendorong evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMD, serta reformulasi target kinerja BUMD yang lebih realistis dan berbasis pada indikator profitabilitas serta kontribusi PAD,” katanya
Kemudian Nurhadi Saputra jubir Fraksi Demokrat-PPP mendorong koordinasi yang lebih intensif antara Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat dalam upaya peningkatan infrastruktur, khususnya perbaikan Jalan Mulawarman di Kota Balikpapan.
“Jalan ini perlu ditingkatkan dan dilebarkan untuk mengurai kemacetan serta mempercepat akses mobilitas warga, terutama dari dan menuju Bandara Sepinggan,” Katanya (QR/ADV/DPRD Kaltim)
About The Author
