SAMARINDA, IKNPOST | Antrian panjang di SPBU sudah menjadi tontotan harian hampir diseluruh Kaltim, kondisi ini salah satu akibat dari maraknya pedagang eceran sehingga BBM mengalami kelangkaan. Anggota DPRD Kaltim Fuad Fakhruddin dari fraksi Gerindera meminta kepada pemerintah setempat untuk melakukan penindakan dengan melibatkan aparat.
Menurut Fuad, dalam mengatasi kelangkaan dan menjamurnya pedagang BBM eceran di Kaltim, terutama di Samarinda, pemerintah sudah membuat regulasi melarang kegiatan atau penjualan BBM tanpa izin usaha.
“ Upaya mengatasi persoalan itu sudah dilakukan. Baik dari Pertamina maupun pemerintah sudah membuat aturan pembagian BBM subsidi maupun non subsidi tersalurkan dengan baik dan kepada yang berhak,” kata Fuad pada awak media.
Tidak tepatnya sasaran penyaluran BBM ke masyarakat dikarenakan adanya oknum masyarakat yang pandai mencari celah. Pengawasan pembelian BBM di perketat, karena masyarakat juga tidak taat.
“Kadang kita berpikir kenapa diperketat, ya ndak salah juga, karena warga kita juga enggak taat. Padahal sudah dibuat regulasi bahwa pembelian BBM tidak boleh berlebihan apalagi untuk dijual kembali.
Belum lagi kasus saling kerja sama antara yang memegang nosel, kemudian pembeli menawarkan sesuatu yang lebih. Akibatnya, terjadilah kelangkaan, stok BBM cepat habis, antrean panjang di SPBU,” terangnya.
Untuk itu, politisi Gerindra ini mendorong agar sosialisasi penegakan aturan bukan hanya ke masyarakat saja selaku konsumen, tetapi juga kepada penjual atau produsen. Sangat miris sebenarnya dengan kondisi BBM sedang susah, tapi dimanfaatkan oleh oknum. “Akibatnya, berpengaruh kepada ketersediaan BBM yang tidak mencukupi untuk kebutuhan di Kaltim, khususnya di Samarinda,” sebut Fuad.
Menurutnya, keberadaan BMM eceran yang tidak memenuhi standar keamanan, misalnya jarak antar unit terlalu dekat dan penyimpanan BBM yang tidak memadai, semakin memperparah risiko rawan kebakaran. Pemerintah harus mengambil tindakan. (ADV/QR/DPRD Kaltim)
About The Author
K