

SAMARINDA, IKNPOST | Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Ekti Imanuel menyorot tajam perbaikan jalan nasional yang dilakukan secara tambal sulam terutama di jalur vital Barong Tongkok–Mentiwan. Perbaikan cara tambal sulam menurutnya justru memperburuk kualitas infrastruktur.
Politisi Gerindera dapil Kutai Barat dan Mahakam Ulu ini menilai pola penanganan bersifat parsial tanpa solusi jangka panjang hanya menghasilkan jalan yang cepat rusak kembali. Menurutnya selama ini perbaikan hanya dilakukan di titik-titik tertentu sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat di wilayah pedalaman seperti di Kutai Barat maupun Mahakam Ulu.
“Kondisinya tidak pernah benar-benar pulih. Diperbaiki sebentar, rusak lagi. Ini kan karena perbaikannya setengah hati dan tidak menyeluruh,” ujar Ekti kepada awak media .
Wakil ketua DPRD Kaltim ini berharap pemerintah pusat, melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), mengubah strategi menjadi sistem kontrak multiyears.Pendekatan seperti itu, proyek bisa direncanakan secara bertahap namun berkelanjutan, tidak bergantung pada anggaran tahunan yang seringkali terbatas. Menurut Ekti pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp900 miliar untuk penanganan ruas Barong Tongkok–Mentiwan, dijadwalkan mulai dikerjakan pertengahan 2025 hingga 2027. Ruas jalan tersebut sangat vital karena menjadi satu-satunya jalur penghubung antardaerah di wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu, yang tidak memiliki akses jalan provinsi. Karena itu, jalan nasional menjadi satu-satunya andalan warga dalam mendukung mobilitas dan distribusi logistik.
“Kita tidak punya alternatif lain. Maka, kalau perbaikannya asal-asalan, masyarakat kami yang paling menderita. Ini soal keadilan pembangunan. Jangan biarkan masyarakat pedalaman terus tertinggal hanya karena infrastruktur tak kunjung layak,” tegasnya.(QR/ADV/DPRD Kaltim)