SAMARINDA, IKNPOST | Penerapan kebijakan zonasi dalam sistem pendidikan sudah dijalan diseluruh negeri ini, namun belum mampu mengatasi permasalahan pendidikan secara menyeluruh, baik di daerah maupun kota besar.
Anggota DPRD Kalimantan Timur Akhmed Reza Pahlevi berpandangan, bahwa kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama di wilayah perkotaan seperti Samarinda dan Balikpapan.
Dengan munculnya wacana penghapusan kebijakan zonasi oleh pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Reza Pahlevi menilai pentingnya menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat.
“ Ke depannya, zonasi ini masih banyak permasalahan, baik di daerah maupun di kota. Kita menunggu arahan dari pusat. Kalau memang zonasi dihapus, kita akan mengikuti prosedur yang ada,” katanya.
Menurut Reza Pahlevi, pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan zonasi, mengingat penerapannya selama ini kerap menuai keluhan dari masyarakat.Politisi Gerindra ini berharap kebijakan pendidikan yang diterapkan di masa mendatang bisa lebih efektif dan membawa dampak positif, khususnya bagi Kalimantan Timur. Jika kebijakan ini dihapus, pemerintah pusat dapat menghadirkan solusi yang lebih tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia
“Yang jelas, harapan kita ke depan adalah sistem pendidikan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur, bisa lebih baik lagi,” ujarnya.(ADV/QR/DPRD Kaltim)
About The Author
K