SAMARINDA, IKNPOST | Gubernur Rudy Mas’ud Kalimantan Timur dan wakilnya Seno Aji mempunyai program prioritas yang disebut Gratispol, diantaranya Pendidikan dan Kesehatan Gratis dan program lainya. wakil rakyat yang duduk di DPRD Kaltim menyatakan siap untuk mengawal secara intensif implementasi program prioritas Gubernur, terkhusus dalam seratus hari pertama kepemimpinan ke dua pasangan tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, setelah mengikuti rapat kerja perdana antara legislatif dan eksekutif di Gedung DPRD Kaltim awal pekan ini.
“Rapat kerja awal ini sifatnya masih umum, namun sinyal kuat sinergi antara eksekutif dan legislatif sudah terlihat. Ke depan, pembahasan akan lebih terfokus pada isu-isu sektoral,” ujar Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, setelah mengikuti rapat kerja perdana antara legislatif dan eksekutif di Gedung DPRD Kaltim belum lama ini.
Menurutnya, DPRD membagi diskusi ke dalam forum sektoral. Pendekatan ini untuk dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah secara lebih terstruktur dan efisien,untuk mempercepat pengambilan kebijakan strategis kemudian menghindari penumpukan isu.
Politisi PDIP ini menegaskan pentingnya sinkronisasi program Gubernur dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebab Dokumen RPJMD menjadi arah kebijakan pembangunan Kaltim selama lima tahun ke depan, karena itu wajib selaras dengan aspirasi masyarakat dan kebijakan nasional.
“RPJMD akan segera dibacakan dalam rapat paripurna. Sekarang masih dalam tahap penyusunan. Penyesuaian juga sudah dilakukan melalui Inpres, Ingub, dan SK dari Kemendagri,” jelas Nanda sapaan akrab Ananda Emira Moeis.
Tiga sektor utama yang menjadi fokus refocusing anggaran, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Menurut Nanda, Ketiga sektor ini sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapatkan prioritas utama dalam alokasi anggaran daerah.
Fraksi PDI Perjuangan secara aktif memantau implementasi program unggulan seperti GratisPol.
Kemudian mengevaluasi terhadap program prioritas itu secara objektif, berdasarkan capaian di lapangan.
“Program baik akan kita apresiasi, sementara yang belum maksimal akan kita berikan masukan dan kritik konstruktif. Saat ini masih tahap awal, jadi kita berikan ruang untuk pelaksanaan optimal,”pungkasnya.
(QR/ADV/DPRD Kaltim)
About The Author
