SAMARINDA, IKNPOST | Perda yang tidak berjalan maksimal menjadi bahan bagi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapperda) DPRD Kaltim untuk dievaluasi. Apalagi perda yang dibuat melalui proses dan memakan waktu, tenaga, serta anggaran. “Selama ini, perda sudah disahkan DPRD, tidak semuanya maksimal penegakannya, terutama terkait sanksi pelanggar regulasi tersebut,” ujar Yusuf Mustafa Anggota DPRD Kaltim dari Partai Golkar (Golkar)
Menurutnya, Bapperda ke depan akan mengoptimalkan serta mengevaluasi sejumlah perda, tentu saja melalui mekanisme dan aturan yang ada. Walaupun sedikit perda, namun tepat sasaran dalam penerapannya. Ketika perda dibentuk, harus difungsikan sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pelaksana perda.
“Terlalu banyak perda yang disahkan, tapi tidak menjadi perhatian untuk diterapkan. Sebaiknya tidak
perlu membuang-buang waktu dan anggaran untuk pengesahan, sementara realisasinya di
lapangan tidak maksimal,” beber Politikus Golkar ini
Yusuf Mustafa yang juga berlatar belakang pengacara ini berharap, perda yang sudah ada dapat dimaksimalkan dan tidak menunggu moment untuk menerapkannya. Hari-hari biasa perda harus tetap diterapkan, tinggal bagaimana mekanisme mengontrolnya.
“Penerapan memang wajib dilakukan, buat apa perda dikeluarkan sementara tidak ada fungsinya.
Perda dibuat karena ingin adanya solusi dan menunjang kinerja pemerintah,” tegasnya. (ADV/QR/DPRD Kaltim)
About The Author
K