SAMARINDA, IKNPOST | Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-18 dengan agenda penyampaian nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 di Gedung Utama DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Kamis (12/06/2025) warnai hujan interupsi.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel memimpin rapat didampingi Wakil Ketua DPRD lainnya, Ananda Emira Moeis, serta Sekretaris Dewan, Norhayati Usman. Hadir Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, Staf Ahli Bidang III Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov Kaltim, Arief Murdiyatno.
Ekti Imanuel menyampaikan bahwa sesuai dengan mekanisme yang berlaku, tahapan berikutnya adalah penyampaian tanggapan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024. “Tahapan selanjutnya nanti akan ada Paripurna untuk pandangan fraksi sebagai jawaban dari seluruh fraksi,” ujarnya usai paripurna
Menurut Ekti, dinamika yang terjadi selama rapat berlangsung, sejumlah interupsi anggota dewan yang hadir. Interupsi merupakan hal yang lumrah dalam forum resmi dalam Paripurna dan mencerminkan adanya kontrol aktif dari anggota Dewan selaku wakil rakyat.
“Interupsi itu wajib kalau ada kekurangan dan haknya anggota untuk diperbaiki, tidak boleh juga absolut dalam Paripurna, memperbaiki sesuatu itu wajar, teman anggota orang berpengalaman, ada mantan pimpinan, dan para senior,” kata Ekti Imanuel kepada awak media.
Sekedar diketahui yang melakukan interupsi adalah Anggota Komisi IV, Makmur Hapk, mengkritisi protokler. Ketua Komisi III, Abduloh, mengeluhkan tidak adanya salinan materi rapat yang dibagikan ke anggota yang hadir. Anggota Komisi II, Abdul Giaz, mengkritik banyaknya kepala dinas yang tidak hadir dalam rapat penting tersebut. kemudian Politisi senior anggota Komisi III, Jahidin, menyoroti persoalan bangunan yang berdiri di atas lahan milik Pemprov. (QR/ADV/DPRD Kaltim)
About The Author
